KABARMBOIS.ID, MALANG – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus mendorong perubahan paradigma penanggulangan bencana dari yang semula berorientasi pada penanganan saat bencana terjadi menjadi pendekatan yang lebih preventif melalui penguatan ketangguhan masyarakat sejak tingkat desa. Upaya tersebut diwujudkan melalui pengembangan Program Desa Tangguh Bencana (Destana) yang kini mulai diintegrasikan ke dalam sistem perencanaan dan penganggaran desa.
Komitmen tersebut disampaikan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto saat membuka Lokakarya Pembelajaran Praktik Baik Destana dan Integrasinya dalam Sistem Perencanaan dan Penganggaran Desa di Hotel Aria Gajayana, Kota Malang, Rabu (5/8/2026) pagi.
Suharyanto menjelaskan, perubahan pola penanggulangan bencana menjadi kebutuhan mendesak karena risiko bencana di Indonesia terus meningkat, baik akibat perubahan iklim, degradasi lingkungan, maupun dinamika sosial dan ekonomi.
Berdasarkan World Risk Report (WRR) 2025, Indonesia menempati peringkat ketiga negara dengan risiko bencana tertinggi di dunia dari 193 negara. Kondisi tersebut dipengaruhi tingginya tingkat paparan dan kerentanan terhadap berbagai ancaman bencana alam.
“Karena itu, pendekatan penanggulangan bencana tidak lagi cukup hanya berfokus pada saat tanggap darurat. Penguatan kapasitas masyarakat sebelum bencana menjadi bagian yang sangat penting,” ujarnya.
Ia memaparkan, lebih dari 51 juta keluarga di Indonesia saat ini tinggal di wilayah rawan bencana. Data InaRISK BNPB juga menunjukkan terdapat delapan provinsi dengan kategori risiko tinggi serta 151 kabupaten/kota yang masuk dalam tingkat risiko tinggi.
Di Jawa Timur sendiri, menurut data DIBI BNPB periode 2016-2025, provinsi ini menempati peringkat ketiga nasional sebagai daerah dengan jumlah kejadian bencana terbanyak, yakni mencapai 3.893 kejadian dalam kurun sepuluh tahun terakhir.Beberapa daerah di Jawa Timur yang memiliki frekuensi kejadian bencana cukup tinggi antara lain Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Malang, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Pacitan, dan Kabupaten Sampang.
Suharyanto mengatakan, kondisi tersebut menjadi dasar pentingnya penguatan Program Destana. Melalui program tersebut, masyarakat desa dibekali kemampuan mengidentifikasi ancaman, menyusun dokumen kebencanaan, hingga merancang langkah mitigasi, kesiapsiagaan, penanganan, dan pemulihan apabila bencana terjadi.
“Ketangguhan masyarakat harus dibangun mulai dari unit terkecil, yaitu desa. Harapannya masyarakat sudah siap sebelum bencana datang, bukan baru bergerak ketika bencana terjadi,” jelasnya.
Program Penguatan Ketangguhan Masyarakat melalui Destana di Jawa Timur sendiri mulai dilaksanakan sejak Mei 2025 di 10 desa yang tersebar di Kabupaten Lumajang, Malang, Pasuruan, Pacitan, dan Sampang dengan dukungan Program SIAP SIAGA Jawa Timur.
Lokakarya yang berlangsung pada 4-5 Agustus 2026 tersebut menjadi forum berbagi praktik baik hasil pendampingan sekaligus memperkuat integrasi dokumen kebencanaan ke dalam sistem pembangunan desa agar memiliki dukungan perencanaan maupun penganggaran secara berkelanjutan.
Dalam paparannya, Suharyanto juga menekankan bahwa pembangunan resiliensi berkelanjutan harus dilakukan secara kolaboratif melalui lima pilar utama, yakni penguatan tata kelola, investasi, pembangunan infrastruktur yang tangguh, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menempatkan masyarakat sebagai pusat dari seluruh proses pengurangan risiko bencana.
Lokakarya tersebut turut dihadiri Deputi Bidang Pencegahan BNPB Pangarso Suryotomo, Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Kementerian Desa dan PDT F.X. Nugroho Setijo Nagoro, Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon Kementerian Lingkungan Hidup Ary Sudijanto, Koordinator Tim Pengelola Layanan Iklim Terapan BMKG Siswanto, Kepala Pelaksana BPBD Jawa Timur Gatot Soebroto, serta jajaran kepala pelaksana BPBD dari sejumlah kabupaten dan kota di Jawa Timur. (red)
