KABARMBOIS.ID, MALANG – Jawa Timur dinilai memegang peranan penting dalam mewujudkan swasembada susu nasional. Sebab, hampir 58 persen produksi susu nasional berasal dari provinsi tersebut. Karena itu, pemerintah pusat kini mematangkan strategi percepatan peningkatan produksi susu melalui penguatan tata kelola hingga penyelesaian berbagai persoalan di sektor peternakan.
Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) Bidang Pangan RI Hanif Faisol Nurofiq usai Rapat Koordinasi Pembahasan Strategi Kemandirian Susu Nasional di Hotel Grand Mercure Malang Mirama, Selasa (21/7). Rapat tersebut diikuti pemerintah daerah di Jawa Timur, termasuk Pemerintah Kabupaten Malang, serta pelaku industri persusuan nasional seperti PT Nestlé Indonesia.
Hanif mengungkapkan, produksi susu dalam negeri saat ini baru mampu memenuhi sekitar 8 hingga 20 persen kebutuhan nasional. Kondisi itu membuat pemerintah terus menyusun langkah-langkah operasional untuk mengejar target swasembada susu.
“Hari ini kita bersama-sama di Jawa Timur karena provinsi ini berkontribusi hampir 58 persen terhadap produksi susu nasional. Sementara produksi susu nasional baru mampu memenuhi sekitar 8 sampai 20 persen kebutuhan nasional. Karena itu, koordinasi secara menyeluruh wajib dilakukan,” ujarnya.
Menurut Hanif, pemerintah telah memiliki roadmap pengembangan produksi susu yang disusun Kementerian Pertanian. Namun, peta jalan tersebut masih perlu disesuaikan dengan dinamika di lapangan agar implementasinya lebih tepat sasaran.
“Kami meyakini Menteri Pertanian telah menyusun roadmap secara detail. Namun demikian, roadmap itu perlu disesuaikan kembali dengan kondisi di lapangan agar program ini dapat berjalan lebih presisi,” katanya.
Ia menjelaskan, ketahanan pangan kini menjadi salah satu agenda prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Setelah penguatan produksi beras dan jagung, pemerintah mulai memberikan perhatian lebih terhadap komoditas strategis lainnya, seperti gula, garam, dan susu.
Untuk mencapai target tersebut, Hanif menegaskan pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Menurutnya, keterlibatan industri, khususnya pelaku usaha di sektor hilir, menjadi faktor penting dalam membangun kemandirian pangan nasional.
“Harus ada keterlibatan pelaku di hilir. Tanpa itu pemerintah tidak akan sanggup bekerja sendiri. Semua instrumen yang ada harus digunakan bersama untuk membangun kemandirian pangan,” tegasnya.
Hanif menyebut Jawa Timur dan Jawa Barat merupakan dua provinsi dengan kontribusi terbesar terhadap produksi susu nasional. Jawa Timur menyumbang sekitar 57,9 persen produksi nasional, sedangkan Jawa Barat sekitar 10 persen.
“Kalau kualitas dan produksinya di dua provinsi ini terus ditingkatkan, maka ketahanan pangan kita akan semakin kuat,” jelasnya.
Selain peningkatan produksi, Hanif juga mengingatkan pentingnya menjaga kawasan hutan sebagai penyangga ketersediaan air yang menjadi fondasi utama keberlangsungan sektor pertanian dan peternakan.
Ia menambahkan, pembenahan tata kelola menjadi langkah paling mendesak untuk mempercepat terwujudnya kemandirian susu nasional. Pemerintah juga akan fokus pada penyediaan stock feed atau pakan ternak serta pengendalian berbagai penyakit yang menyerang sapi perah.
“Hal pertama yang harus dilakukan adalah memperbaiki tata kelola. Masih ada sejumlah kesenjangan yang harus diselesaikan. Selain itu, kami juga membahas ketersediaan stock feed untuk ternak serta penanganan berbagai penyakit sebagai fondasi utama peningkatan produksi,” ungkapnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Malang Hj. Lathifah Shohib menyatakan Pemerintah Kabupaten Malang siap mendukung program pemerintah pusat dalam meningkatkan produksi susu nasional.
“Kabupaten Malang mendukung penuh program pemerintah pusat, terutama peningkatan produksi susu. Kabupaten Malang merupakan salah satu daerah penghasil susu yang cukup diperhitungkan secara nasional,” pungkasnya. (red)
