Berantas Mafia Tanah dan Cegah Sengketa Lahan, Kejari Kota Malang Luncurkan Aplikasi Digital SiPatas

Published:

KABARMBOIS.ID, MALANG – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Malang terus memperkuat langkah pemberantasan praktik mafia tanah serta pencegahan sengketa lahan dengan mengembangkan aplikasi layanan digital bertajuk SiPatas. Inovasi berbasis teknologi ini dirancang sebagai pusat informasi sekaligus kanal pengaduan yang mudah diakses oleh masyarakat.

Kepala Kejari Kota Malang, Adung Sutranggono, melalui Kasi Intelijen Kejari Kota Malang, Choirul Anam, menyampaikan bahwa aplikasi tersebut dijadwalkan meluncur dan diperkenalkan secara resmi kepada publik bertepatan dengan peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) pada 9 Desember 2026 mendatang.

“Platform aplikasi digital ini dirancang secara terintegrasi, yang mana di dalamnya memuat berbagai informasi. Mulai dari pengecekan status tanah, profil pengembang (developer), pemetaan zonasi wilayah Kota Malang, informasi perizinan, konsultasi hukum, hingga pelaporan dan pengaduan terkait mafia tanah,” jelas Choirul Anam kepada wartawan, Sabtu (21/11/2026).

Akses Pelaporan Praktis dan Target Penanganan Maksimal 60 Hari

Anam menuturkan, mekanisme penyampaian laporan melalui SiPatas dibuat praktis agar tidak menyulitkan warga. Masyarakat cukup memindai kode QR pada poster sosialisasi maupun mengakses tautan formulir pengaduan yang tersedia melalui akun media sosial resmi Kejari Kota Malang.

“Jadi, masyarakat dapat menyampaikan pengaduan dengan memindai kode QR pada poster atau melalui tautan formulir SiPatas yang nantinya akan dicantumkan di akun media sosial resmi Kejari Kota Malang,” tambahnya.

Terkait tindak lanjut laporan, Kejari Kota Malang menargetkan proses penanganan aduan dapat diselesaikan dalam waktu maksimal 60 hari sejak berkas laporan dinyatakan lengkap. Meski demikian, durasi tersebut bersifat dinamis menyesuaikan hasil pemeriksaan awal di lapangan.

“Proses penanganan laporan pengaduan masyarakat umumnya diselesaikan dalam waktu maksimal 60 hari sejak laporan diterima lengkap. Tetapi, tenggang waktu ini dapat berubah tergantung pada tahap pemeriksaan awal apabila ditemukan laporan yang membutuhkan verifikasi terlebih dahulu,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Anam memastikan setiap aduan yang masuk melalui SiPatas akan ditindaklanjuti serta dimanfaatkan sebagai basis data pengawasan tata ruang dan pertanahan bersama perangkat daerah terkait di lingkungan Pemerintah Kota Malang.

“Dari informasi pelaporan atau pengaduan tersebut, dapat dijadikan bahan acuan bagi stakeholder terkait seperti Bapenda, DPMPTSP, maupun DPUPRPKP dalam melakukan pengawasan lahan di Kota Malang. Ini menjadi tindak lanjut upaya preventif dalam membantu meningkatkan pendapatan asli daerah dan memberikan dampak positif terhadap iklim investasi di Kota Malang,” pungkasnya. (red)

Related articles

Recent articles