BGN Perketat Pengawasan MBG 2.0, Lebih dari 3.000 Dapur SPPG Ditutup

Published:

KABARMBOIS.ID, MALANG – Badan Gizi Nasional (BGN) memperketat pengawasan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul evaluasi operasional selama empat bulan terakhir. Kepala BGN RI Sudaryono menegaskan, pengelola dapur SPPG yang tidak memenuhi standar, terutama terkait keamanan pangan, akan dikenai sanksi tegas.

Hal tersebut disampaikan Sudaryono saat menghadiri agenda di Pondok Pesantren Pendidikan dan Perguruan Agama Islam (PPAI) Ketapang, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, Sabtu (21/11/2026) pagi. Dalam kesempatan itu, ia turut menyoroti insiden keracunan MBG yang terjadi di Kota Malang beberapa waktu lalu.

Menurutnya, secara nasional tren kejadian keracunan MBG mengalami penurunan signifikan dalam empat bulan terakhir. Namun, evaluasi BGN menunjukkan masih adanya kelemahan kedisiplinan dalam penerapan SOP, termasuk dugaan penggunaan bahan baku dengan kualitas yang tidak memenuhi standar.

“Untuk kejadian di Kota Malang, sebelumnya saya memohon maaf, dan ini memang ada keterkaitan terhadap kedisiplinan dalam menjalankan SOP. Kami menduga bahwa, bahan baku yang digunakan itu tidak dalam kualitas yang baik,” jelasnya.

Sudaryono menjelaskan, penurunan kualitas bahan pangan dapat terjadi sejak proses distribusi. Kondisi tersebut bisa semakin buruk apabila penyimpanan di dapur SPPG tidak dilakukan dengan benar. Akibatnya, makanan yang dihasilkan berpotensi tidak memenuhi standar keamanan pangan.

Ia mengingatkan pengelola SPPG agar tidak mencari keuntungan dengan mengurangi kualitas bahan baku. Alokasi anggaran bahan pangan sebesar Rp 10 ribu per porsi, menurutnya, harus digunakan untuk membeli bahan dengan mutu yang baik.

“Sebetulnya seharusnya dapur-dapur SPPG itu tidak boleh mengambil keuntungan dari bahan baku. Jadi bahan baku Rp 10.000 itu, harus dibeli dalam kondisi sesuai dengan kualitas yang baik, harganya baik, dan mestinya tidak ada masalah,” tegasnya.

Untuk memperketat pengawasan, BGN telah menerjunkan tim khusus dan mewajibkan pelaksanaan apel pengawasan secara daring melalui Zoom setiap dini hari, mulai pukul 02.00 hingga 04.00 WIB. Pengawasan tersebut mencakup seluruh tahapan operasional, mulai pemilihan bahan baku, proses memasak, pengemasan, distribusi, hingga waktu konsumsi.

Sudaryono menyebut masih terdapat oknum pengelola dapur yang berupaya memperoleh keuntungan lebih dengan memangkas kualitas bahan pangan. Praktik tersebut dipastikan menjadi sasaran penertiban.

“Cuma, terkadang masih ada saja oknum-oknum tertentu yang ada di dapur itu, menginginkan keuntungan lebih dengan cara mengambil untung dari bahan, dan ini tegas ini akan kami tertibkan,” sebut mantan Wakil Menteri Pertanian RI tersebut.

Selain pengawasan, BGN menerapkan sistem pengelompokan atau grading berdasarkan kapasitas produksi masing-masing SPPG. Penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan luas area dapur, kelengkapan peralatan, serta kemampuan menghasilkan jumlah porsi tertentu dengan kualitas yang tetap terjamin.

Langkah tersebut menjadi bagian dari pembaruan tata kelola MBG 2.0 yang bertumpu pada tiga prioritas. Pertama, memperkuat pengawasan operasional melalui pemeringkatan kapasitas dapur agar jumlah produksi sebanding dengan kemampuan fasilitas dan tenaga pengolah.

Sudaryono mencontohkan, dapur dengan kapasitas terbatas tidak boleh dipaksakan menangani jumlah porsi terlalu banyak. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan jeda waktu atau delay antara proses memasak, pengemasan, dan distribusi sehingga meningkatkan risiko makanan mengalami kerusakan.

“Jangan sampai dapurnya kecil tapi porsi yang ditanganinya banyak, sehingga ada delay di situ. Masak matang, ditinggal masak lagi, kan gitu. Sehingga itu kemudian disinyalir bisa berbahaya karena ada delay tadi sehingga makanannya itu rawan rusak,” ujarnya.

Prioritas kedua adalah meningkatkan respons terhadap laporan masyarakat. BGN membuka ruang pengawasan publik melalui sejumlah saluran pengaduan resmi, termasuk layanan Lapor dan surat elektronik atau email. Pelibatan masyarakat diharapkan membantu memastikan kualitas makanan yang diterima penerima manfaat sesuai ketentuan.

Sementara itu, prioritas ketiga menyangkut transparansi dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran. BGN mewajibkan seluruh pengelola dapur menyusun Laporan Penggunaan Dana Harian (LPDH) sebagai dasar verifikasi sebelum pencairan anggaran berikutnya.

Melalui mekanisme tersebut, setiap pengajuan dana akan diperiksa berdasarkan rincian belanja harian. Apabila ditemukan ketidakwajaran penggunaan anggaran, BGN akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu sebelum menyetujui pencairan lanjutan.

“Bilamana terjadi anomali, misalnya ada penerimaan anggaran sebesar Rp 500 juta untuk kebutuhan 10 hari, ternyata tujuh hari sudah habis. Berarti ada anomali, harus diperiksa dulu. Bisa jadi ada indikasi pengurangan atau mark up. Tidak kemudian langsung kami kirim tambahan dana, apabila tidak terlaporkan penggunaan keuangannya secara benar,” tegasnya.

Sudaryono juga mengungkapkan bahwa lebih dari 3.000 dapur SPPG telah ditutup. Penutupan dilakukan karena sejumlah pengelola tidak memenuhi persyaratan administrasi, termasuk sertifikasi, serta ditemukan pelanggaran terhadap SOP.

“Kalau misalnya sertifikasi higienisnya (SLHS) tidak ada, kami bisa menjatuhkan sanksi, langsung tutup permanen. Tidak mungkin kami memberi makan dari dapur yang tidak tersertifikasi higienitasnya. Intinya keamanan pangan prioritas nomor satu, yang kedua harus tepat sasaran,” pungkasnya.

Selain keamanan pangan dan transparansi anggaran, BGN menempatkan ketepatan sasaran sebagai indikator penting keberhasilan MBG. Setiap dapur diwajibkan memiliki surat penetapan penerima manfaat yang dilengkapi identitas resmi sekolah dan nomor induk siswa.

Menurut Sudaryono, data penerima manfaat diperlukan agar dampak program dapat diukur secara jelas, termasuk perubahan kondisi gizi dan perkembangan peserta didik setelah menerima layanan makanan bergizi.

“Setiap ompreng itu harus ada alamatnya, nama perorangan, karena indikator penilaian program ini harus melalui data. Kalau tidak ada nomor induk sekolah tidak bisa kami layani. Sesuai fungsi BGN sebagai lembaga penjamin gizi, sehingga setelah dikasih makan, dampak dari sebelum dan sesudahnya harus diukur, seperti tambah tinggi, tambah gemuk, tambah rajin, tambah pintar. Untuk bisa mengukur, berarti target omprengnya kepada siapa harus jelas,” pungkasnya.

Melalui skema MBG 2.0, BGN berupaya memastikan pelaksanaan program strategis nasional tersebut berjalan lebih terukur. Penguatan pengawasan, keterbukaan pengaduan, pertanggungjawaban anggaran, serta pendataan penerima manfaat menjadi bagian dari evaluasi untuk memaksimalkan keamanan dan dampak program peningkatan gizi. (red)

Related articles

Recent articles