Ratusan Mahasiswa Kepung DPRD Kota Malang, Tuntut Penghentian MBG hingga Cabut UU TNI dan Polri

Published:

KABARMBOIS.ID, MALANG – Ratusan mahasiswa dari berbagai elemen bersama sejumlah kelompok masyarakat menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Kota Malang, Senin (15/6/2026) sore. Massa yang didominasi mahasiswa Universitas Brawijaya (UB) mulai memadati kawasan Jalan Tugu sekitar pukul 14.50 WIB.

Setibanya di lokasi, para peserta aksi langsung menggelar mimbar bebas dan menyampaikan berbagai tuntutan kepada pemerintah. Massa secara bergantian berorasi di depan Gedung DPRD Kota Malang maupun Balai Kota Malang.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa mengusung sejumlah isu nasional yang dinilai membebani masyarakat. Di antaranya tuntutan penghentian Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), pencabutan Undang-Undang TNI dan Undang-Undang Polri, serta kritik terhadap kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.

Para peserta aksi menilai pemerintah belum menunjukkan keberpihakan terhadap kondisi ekonomi masyarakat yang tengah menghadapi tekanan akibat kenaikan berbagai kebutuhan pokok dan biaya hidup.

Massa aksi yang sebagian besar mengenakan pakaian berwarna hitam terus berdatangan hingga sekitar pukul 15.15 WIB. Kondisi tersebut membuat area depan Gedung DPRD Kota Malang dipenuhi peserta aksi yang menyampaikan aspirasi secara bergantian.

“Kami dari keluarga guru, hanya digaji di bawah UMR setiap bulannya. Sementara pemimpin negeri ini justru sibuk dengan MBG dan ke luar negeri,” teriak salah seorang orator dari atas mobil komando.

Selain menyoroti program MBG, mahasiswa juga mengkritik berbagai kebijakan pemerintah yang dianggap tidak sejalan dengan semangat efisiensi anggaran. Mereka menilai di tengah seruan penghematan, sejumlah kegiatan pemerintah justru masih menggunakan anggaran besar.

Aksi berlangsung dengan pengawalan aparat kepolisian dan petugas keamanan. Hingga sore hari, demonstrasi berjalan tertib dengan massa tetap bertahan di depan Gedung DPRD Kota Malang sambil menunggu respons dari para wakil rakyat terkait tuntutan yang disampaikan. (red)

Related articles

Recent articles