KABARMBOIS.ID, MALANG – Memasuki dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, gelombang kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah kembali disuarakan di berbagai daerah. Di Kota Malang, ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Bangkit Bersatu menggelar aksi demonstrasi di depan kompleks Balai Kota Malang, Rabu (21/10/2026) sore.
Mengenakan pakaian serba hitam, massa menyampaikan sejumlah tuntutan terkait penanganan bencana, pengelolaan anggaran negara, hingga persoalan ekonomi dan demokrasi. Berbagai aksi simbolik turut mewarnai demonstrasi, mulai dari ajakan kepada pengendara untuk membunyikan klakson, melindas banner bergambar Prabowo-Gibran, hingga mengacungkan kartu merah sebagai simbol protes terhadap kepemimpinan nasional.
Humas Aliansi Rakyat Bangkit Bersatu Muhammad Arif Ilham mengatakan, aksi tersebut menjadi wadah untuk menyuarakan berbagai persoalan masyarakat di daerah agar mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat. Menurutnya, sejumlah kebijakan perlu dievaluasi, terutama menyangkut penanganan bencana dan tata kelola anggaran negara.
Salah satu tuntutan yang disampaikan adalah desakan agar pemerintah menetapkan status bencana nasional untuk kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan. Ilham menilai, persoalan bencana yang berdampak terhadap masyarakat membutuhkan respons cepat dan langkah penanganan yang jelas dari pemerintah.
“Kami meminta pemerintah segera merespons persoalan yang terjadi di sejumlah daerah. Termasuk penetapan bencana nasional (untuk Karhutla Kalimantan). Kami tidak meminta tenggat waktu, tetapi pemerintah harus segera mengambil langkah cepat,” tegas Ilham.
Selain penanganan bencana, aliansi menyoroti pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), termasuk distribusi anggaran untuk penanggulangan bencana. Mereka menilai, pembenahan tata kelola pemerintahan diperlukan agar penggunaan anggaran negara lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan penanganan persoalan di lapangan.
Ilham juga mengkritik kinerja lembaga penanggulangan bencana serta sikap sejumlah kepala daerah di wilayah terdampak. Ia menilai, penanganan bencana membutuhkan koordinasi yang lebih baik, disertai sikap tegas dari pemerintah di setiap tingkatan.
“Bahkan BNPB yang juga seharusnya menanggulangi bencana, justru malah korupsi. Kemudian pemerintah dalam memfokuskan tata kelolanya juga harus dibenahi karena sebagian besar pemimpin daerah yang terdampak bencana tersebut justru bersifat condong ataupun diam daripada penyikapan di nasional,” kritiknya.
Di luar persoalan kebencanaan, massa turut mengangkat isu kelangkaan bahan bakar minyak (BBM), kenaikan harga pangan, serta perlunya evaluasi terhadap sejumlah program dan proyek strategis nasional. Berbagai persoalan tersebut dinilai membutuhkan penanganan menyeluruh agar kebijakan pemerintah dapat menjawab kebutuhan masyarakat.
Dalam aksi itu, Aliansi Rakyat Bangkit Bersatu membawa empat fokus tuntutan. Meliputi peningkatan ekonomi; pembenahan hukum, tata kelola, dan kebijakan negara; perbaikan hak asasi manusia (HAM) dan demokrasi; serta pendidikan.
Ilham menjelaskan, gerakan tersebut tidak hanya ditujukan untuk menghimpun mahasiswa, tetapi juga membuka ruang partisipasi bagi berbagai elemen masyarakat. Guru, petani, dan kelompok masyarakat lainnya diharapkan ikut menyuarakan persoalan yang mereka hadapi.
“Kami ingin suara kedaulatan rakyat dari Kota Malang bisa bergaung dan terhubung dengan isu nasional. Harapannya, masyarakat dari berbagai elemen dapat bersama-sama menyuarakan persoalan yang selama ini belum mendapatkan respons memadai,” katanya.
Aliansi Rakyat Bangkit Bersatu memastikan aksi tersebut bukan menjadi gerakan terakhir. Mereka berencana kembali menggelar demonstrasi dengan jumlah massa yang lebih besar pada 28 Oktober 2026, mengikuti agenda “Komite Sadar” di tingkat nasional.
Rencana aksi lanjutan tersebut diharapkan menjadi momentum untuk memperluas keterlibatan masyarakat sekaligus mendorong pemerintah merespons berbagai tuntutan yang disampaikan, mulai dari penanganan bencana hingga pembenahan kebijakan publik. (red)


