Cegah Perkawinan Anak, PA Kota Malang dan Pemkot Perkuat Sinergi Bersama Ormas Perempuan

Published:

KABARMBOIS.ID, MALANG – Pengadilan Agama (PA) Kota Malang Upaya mencegah perkawinan anak (Pernikahan Usia Dini) terus perkuat melalui kolaborasi, Pemerintah Kota (Pemkot) Malang, dan sejumlah organisasi kemasyarakatan.

Sinergi lintas lembaga tersebut diwujudkan melalui sosialisasi dan diskusi selama dua hari berturut-turut dengan tema “Penguatan Peran Pengadilan Agama dalam Pencegahan Perkawinan Anak”, pada tanggal 5–6 November 2026.

Diskusi melibatkan lebih dari 100 peserta digelar di dua lokasi. Pertemuan pertama di Kantor Pimpinan Daerah (PD) ‘Aisyiyah Kota Malang pada Kamis (5/11/2026), kemudian dilanjutkan di Kantor PA Kota Malang pada hari ini Jumat (6/11/2026).

Wakil Ketua PA Kota Malang, Izzatun Tiyas Rohmatin, yang akrab disapa Izza, menjelaskan sosialisasidandiskusi tersebut untuk memperkuat pemahaman masyarakat sekaligus mendorong keterlibatan organisasi kemasyarakatan dalam mencegah perkawinan anak (Usia Dini).

Menurut Izza, pencegahan harus dilakukan melalui keluarga, sekolah, dan lingkungan sosial, bukan hanya ketika persoalan sudah masuk ke ranah pengadilan.

Dalam pemaparannya, Izza mengungkapkan bahwa selama tiga tahun terakhir PA Kota Malang menerima 443 permohonan dispensasi kawin.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 429 perkara dikabulkan atau sekitar 96,8 persen. Angka itu setara dengan rata-rata sekitar 148 permohonan setiap tahun.

Data tersebut menjadi perhatian bersama karena setiap permohonan berkaitan dengan masa depan anak, termasuk hak memperoleh pendidikan, perlindungan, dan kesempatan tumbuh secara optimal.

Karena itu, edukasi dan pendampingan keluarga dinilai perlu diperkuat sebelum persoalan perkawinan anak berkembang hingga pengajuan dispensasi kawin.

“Pengadilan berada di posisi hilir. Ketika permohonan dispensasi kawin sudah masuk ke pengadilan, biasanya persoalannya telah berlangsung sebelumnya. Karena itu, pencegahan paling efektif harus dimulai dari keluarga, sekolah, lingkungan, dan masyarakat,” ujar Izza.

Ia juga mendorong para peserta memanfaatkan kedekatan mereka dengan masyarakat untuk menyampaikan edukasi secara berkelanjutan.

Peran ibu, remaja putri, kader organisasi, serta jamaah majelis taklim dinilai strategis dalam membangun pemahaman mengenai risiko perkawinan anak.

Sosialisasi tersebut menghadirkan tiga narasumber. Panitera PA Kota Malang, M. Arif Fauzi, M.H., membahas asas, prosedur penanganan perkara dispensasi kawin, serta perkembangan datanya.

Sementara itu, akademisi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Prof. Erfaniah Zuhriyah dan Dr. Erik Sabti R., mengulas pencegahan perkawinan anak melalui perspektif Maqashid Syariah.

Kegiatan ini turut melibatkan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Malang, Muhamad Sailendra.

“Pencegahan perkawinan anak bukan hanya urusan hukum, tetapi juga menyangkut pendidikan, kesehatan, dan perlindungan anak. Karena itu, Pemerintah Kota Malang membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat,” ungkapnya.

Pada kegiatan hari kedua, peserta juga memperoleh kesempatan melihat secara langsung pelaksanaan layanan peradilan, termasuk tahapan pemeriksaan permohonan dispensasi kawin.

Izza menegaskan, PA Kota Malang ingin mengambil peran lebih luas dalam membantu mengatasi persoalan sosial, tidak sebatas menyelesaikan perkara melalui putusan pengadilan.

Ia turut mendorong terbentuknya mekanisme rujukan bersama antara PA Kota Malang, DP3AP2KB, dan organisasi kemasyarakatan.

Dengan koordinasi tersebut, anak maupun keluarga yang membutuhkan edukasi dan pendampingan diharapkan memperoleh layanan yang tepat tanpa terkendala batas kewenangan masing-masing lembaga.

Sejumlah organisasi yang terlibat meliputi Muslimat NU, Fatayat NU, IPNU, IPPNU, ‘Aisyiyah, Nasyiatul ‘Aisyiyah, Organisasi Wanita Islam, serta Pokja Majelis Ta’lim Kota Malang.

Para perwakilan organisasi menyambut positif kegiatan tersebut dan menyatakan kesiapan menyebarluaskan materi edukasi melalui pengajian, forum remaja, serta kegiatan rutin kader.

Sebagai tindak lanjut, para peserta mendorong pelaksanaan edukasi secara berkala di sekolah dan majelis taklim, penyusunan mekanisme rujukan lintas lembaga, serta pertemuan koordinasi secara rutin.

Melalui kolaborasi tersebut, PA Kota Malang dan Pemkot Malang berharap pencegahan perkawinan anak dapat dilakukan lebih terarah dengan melibatkan masyarakat secara aktif.

Tujuan akhirnya adalah memastikan anak-anak memperoleh kesempatan menyelesaikan pendidikan, tumbuh sehat, terlindungi, dan memasuki kehidupan perkawinan ketika telah cukup usia serta siap secara fisik, mental, dan sosial. (Red)

Related articles

Recent articles