KABARMBOIS.ID, MALANG – Peneliti Utama Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Prof. Dr. R. Siti Zuhro menyoroti langkah sejumlah fraksi di DPR RI yang menggunakan hak menyatakan pendapat untuk memakzulkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Menurutnya, persoalan tersebut harus disikapi berdasarkan koridor hukum serta standar etika dan moralitas kepemimpinan nasional.
Pandangan itu disampaikan Siti Zuhro saat ditemui di Kota Malang, Rabu (11/11/2026). Ia menilai, polemik mengenai keabsahan ijazah Gibran perlu merujuk pada putusan lembaga peradilan, termasuk Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
“Sudah ada putusan hukum dari MK yang menyatakan bahwa tidak menemukan (bukti Gibran memiliki ijazah SMA atau sederajat), dan MA juga sudah memutuskan tidak sesuai dan tidak dianggap setara. Berarti batal demi hukum dan kalau sudah seperti itu, maka berarti cacat demi hukum,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia berpandangan bahwa apabila suatu produk administratif atau pengangkatan pejabat negara terbukti batal demi hukum, pemimpin semestinya menunjukkan sikap ksatria dengan menjunjung tinggi etika politik.
Menurutnya, Indonesia memiliki tradisi keteladanan dari para tokoh bangsa terdahulu yang berani mengambil sikap ketika menghadapi persoalan moralitas maupun kebijakan yang bertentangan dengan hati nurani publik.
Siti Zuhro mencontohkan Mohammad Hatta yang mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden karena perbedaan prinsip. Ia juga merujuk B.J. Habibie yang tidak bersedia dicalonkan kembali sebagai presiden setelah laporan pertanggungjawabannya ditolak parlemen.

“Kalau sudah seperti itu, harusnya pengikut kita di Indonesia menganggap budaya mulia tersebut dan mengatakan secara berani melakukan kesalahan. Itu artinya ada nilai etika dan moralitas yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin,” tegasnya.
Terkait langkah pengawalan persoalan tersebut, Siti Zuhro menilai prosesnya tidak cukup hanya mengandalkan mekanisme di parlemen. Kontrol sosial masyarakat, termasuk mahasiswa, juga dinilai memiliki peran penting untuk mengawal persoalan tersebut.
Ia menambahkan, budaya jujur dan keberanian mengakui kekeliruan perlu dihidupkan kembali sebagai bagian dari upaya memulihkan kepercayaan publik. Menurutnya, fakta hukum yang ada perlu menjadi pijakan dalam pembahasan lebih lanjut.
“Untuk langkah lanjutan, prosesnya tidak hanya melalui DPR, namun dalam hal ini memang ada tekanan sosial yang luar biasa dari mahasiswa untuk mengetahui berkelanjutan tidak sahnya seorang wakil presiden yang sudah diangkat. Fakta-fakta hukum juga sudah jelas sekali dan tidak perlu ada yang diargumentasikan lagi,” bebernya.
Di sisi lain, Siti Zuhro mengingatkan para elite politik agar tidak terjebak dalam konflik internal yang justru mengesampingkan kepentingan masyarakat. Ia meminta para pengambil kebijakan lebih fokus menyelesaikan persoalan mendasar, terutama kemiskinan dan pengangguran.
Menurutnya, perbedaan pandangan di kalangan elite seharusnya diarahkan menjadi ruang adu argumentasi untuk membahas pembangunan dan mengevaluasi program pemerintah yang belum berjalan optimal.
“Konflik antar elite yang tidak menguntungkan dan tidak bermanfaat bagi negara dan bangsa, harus dihilangkan. Jadi, konflik elite itu seharusnya adu argumentasi membahas pembangunan yang belum optimal seperti mengurangi jumlah kemiskinan dan pengangguran. Sehingga, tidak ada lagi ketidakpercayaan publik yang akumulatif hanya karena program-program yang dianggap salah, menyeleweng, dan sebagainya,” tandasnya. (red)


