Kapolri Apresiasi Dukungan Komisi III DPR, Kasus Penyadapan Ilegal dan Dugaan Makar Siap Diusut Tuntas

Published:

KABARMBOIS.ID, JAKARTA – Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengapresiasi dukungan pimpinan dan anggota Komisi III DPR RI terhadap langkah Polri mengusut dugaan penyadapan ilegal (illegal tapping), akses ilegal (illegal access), hingga tindak pidana makar yang diduga melibatkan sejumlah oknum pejabat tinggi Polri.

Dukungan tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja (Raker) Kapolri bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Usai rapat, Suyudi menyebut pimpinan dan anggota Komisi III DPR RI pada prinsipnya mendukung Polri, khususnya penyidik Bareskrim, untuk menuntaskan pengungkapan perkara tersebut.

“Pada prinsipnya, para pimpinan Komisi III dan anggota memberikan dukungan kepada kami, Polri, kepada para penyidik Bareskrim Polri, dalam mengungkap kasus illegal access, illegal tapping, dan juga tindak pidana makar,” ujar Kapolri.

Ia menjelaskan, perkara tersebut berkaitan dengan dugaan keterlibatan sejumlah oknum pejabat tinggi Polri berinisial LSP, AN, EH, dan SU. Kasus ini menjadi perhatian serius karena dugaan penyadapan ilegal disebut turut menyasar sejumlah pejabat negara, tokoh politik, hingga elemen masyarakat.

Menurut Suyudi, Polri akan mengoptimalkan proses penegakan hukum untuk menjawab keresahan publik sekaligus menindaklanjuti perhatian pimpinan negara, termasuk Presiden RI, serta sejumlah tokoh politik dan masyarakat yang diduga menjadi korban penyadapan.

“Untuk itu, Polri akan terus melakukan upaya yang optimal dalam menjawab apa yang menjadi keresahan masyarakat. Ini juga menjadi keresahan pimpinan negara, Bapak Presiden dan jajaran, serta tokoh-tokoh politik dan tokoh-tokoh masyarakat yang dalam hal ini menjadi korban penyadapan secara ilegal,” ungkapnya.

Kapolri juga meminta masyarakat memberikan waktu kepada penyidik untuk bekerja secara optimal. Ia memastikan penanganan perkara tersebut akan terus didalami agar seluruh rangkaian dugaan tindak pidana dapat diungkap dan dipertanggungjawabkan kepada publik.

“Berikan kami waktu untuk bisa menuntaskan dan menjawab ini semua kepada masyarakat,” tegas Suyudi.

Dalam rapat kerja tersebut, Polri turut memaparkan perkembangan penanganan perkara dugaan penyadapan ilegal, penghapusan dokumen elektronik, dan akses ilegal. Selain itu, Polri telah menerbitkan laporan polisi terkait dugaan tindak pidana turut serta, dilakukan secara bersama-sama, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana makar.

Penerbitan laporan polisi tersebut menjadi bagian dari pendalaman penyidikan. Langkah ini dilakukan untuk mengungkap dugaan perbuatan serta keterlibatan pihak-pihak terkait berdasarkan fakta dan alat bukti yang diperoleh penyidik. (Red)

Related articles

Recent articles