KABARMBOIS.ID, MALANG – Menghadapi potensi penurunan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat, DPRD Kota Malang mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Malang memperkuat kemandirian fiskal melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Upaya tersebut perlu dilakukan dengan menggali potensi pendapatan yang belum maksimal, memperbaiki tata kelola penerimaan, serta mengoptimalkan aset daerah tanpa menaikkan pajak maupun menambah pungutan yang membebani masyarakat.
Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, menegaskan bahwa penguatan PAD menjadi langkah strategis untuk menjaga kemampuan keuangan daerah di tengah ketidakpastian alokasi transfer dari pemerintah pusat.
Menurutnya, Pemkot Malang perlu lebih cermat mengidentifikasi sumber pendapatan yang sudah tersedia agar dapat memberikan kontribusi maksimal terhadap keuangan daerah. Hal tersebut disampaikan Amithya seusai menghadiri rapat paripurna DPRD Kota Malang, (Kamis 04/11/2026).
Ia menilai peningkatan pendapatan tidak harus ditempuh melalui penambahan beban pajak masyarakat, melainkan dengan membenahi sistem pemungutan, meningkatkan pengawasan, dan menekan potensi kebocoran penerimaan.
“Bukan berarti kita harus menekan masyarakat yang membutuhkan bantuan. Sistemnya yang perlu dirapikan dan kebocoran penerimaan dikurangi,” tegas Amithya.
Selain persoalan TKD, DPRD juga mencermati ketidakpastian skema pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Kepastian mengenai porsi tanggung jawab pemerintah pusat dinilai penting agar kebutuhan belanja pegawai tidak mengurangi anggaran pembangunan maupun pelayanan publik.
“Kita masih belum tahu skemanya seperti apa. Harapannya, jika pembiayaan ditanggung pusat, tidak mengurangi anggaran yang sudah tersedia di daerah,” ujarnya.
Digitalisasi Aset dan Evaluasi Sektor Pendapatan
Dalam memperluas sumber PAD, DPRD mengapresiasi penerapan digitalisasi Barang Milik Daerah (BMD) melalui sistem iBMD. Sistem tersebut dinilai dapat membantu Pemkot Malang menata administrasi aset secara transparan, sekaligus memetakan barang milik daerah yang berpotensi dikembangkan menjadi sumber pendapatan.
Melalui pendataan yang terintegrasi, aset pemerintah yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal dapat diidentifikasi untuk dikembangkan melalui skema persewaan maupun kerja sama dengan pihak ketiga.

Amithya menilai langkah tersebut perlu diikuti dengan evaluasi berbagai sektor penerimaan, termasuk Sistem Parkir Malang (Sisparma). Pemerintah harus memastikan pengelolaan parkir berjalan sesuai kondisi transaksi di lapangan sehingga potensi pendapatan dapat tercatat secara akurat.
DPRD juga mendorong perluasan digitalisasi pada sektor pendapatan lainnya. Dengan pengawasan dan pencatatan yang lebih baik, potensi kebocoran dapat ditekan sekaligus meningkatkan efektivitas penerimaan daerah.
Penilaian Ulang Aset Komersial
Optimalisasi aset juga dapat dilakukan melalui evaluasi nilai pemanfaatan barang milik daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga. DPRD mendorong Pemkot Malang melakukan appraisal atau penilaian ulang terhadap aset komersial agar nilai sewanya sesuai dengan kondisi dan nilai ekonomis terkini.
Sejumlah aset, seperti Malang Olympic Garden (MOG) dan Ramayana, menjadi contoh objek yang dapat ditinjau kembali nilai pemanfaatannya dengan tetap memperhatikan ketentuan serta masa berlaku perjanjian kerja sama.
“Bisa dilakukan appraisal kembali, sehingga nominal sewanya dapat diketahui berdasarkan hasil penilaian tersebut,” jelasnya.
Kebutuhan Anggaran RSJD Turut Dicermati
Di sisi belanja daerah, DPRD turut memperhatikan kebutuhan pembiayaan Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD) yang berdasarkan informasi terakhir mencapai sekitar Rp31 miliar. Namun, kepastian skema pembiayaan dan rencana penganggarannya masih perlu dicermati lebih lanjut agar tidak menimbulkan tekanan terhadap kemampuan keuangan daerah.
Amithya menegaskan, penguatan kemandirian fiskal harus menjadi perhatian bersama antara legislatif dan eksekutif.
Pemkot Malang perlu segera mengambil langkah konkret melalui pembenahan sistem penerimaan, optimalisasi aset, evaluasi pengelolaan retribusi, serta peningkatan pengawasan terhadap seluruh sumber PAD.
Melalui langkah tersebut, DPRD berharap Kota Malang mampu meningkatkan kapasitas pendapatan secara berkelanjutan, mengurangi ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat, sekaligus menjaga kesinambungan pembangunan dan kualitas pelayanan publik tanpa menambah beban ekonomi masyarakat. (Red)


