KABARMBOIS.ID, MALANG – Pengelolaan tanah yang berorientasi pada kepentingan masyarakat menjadi fokus kerja sama Badan Bank Tanah dengan Universitas Brawijaya (UB) Malang.
Kolaborasi ini diarahkan untuk memperkuat pemanfaatan tanah agar selaras dengan kebutuhan pembangunan daerah sekaligus memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Bank Tanah, Hakiki Sudrajat, menegaskan bahwa pengelolaan tanah memiliki keterkaitan erat dengan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pandangan tersebut disampaikannya dalam kegiatan Landsmart Regional Forum yang berlangsung di Universitas Brawijaya, Kota Malang, Jumat (16/10) sore.
Hakiki menjelaskan, tanah perlu ditempatkan sebagai sumber daya yang memberikan nilai guna secara nyata, bukan hanya dipandang sebagai aset.
Untuk itu, keterlibatan perguruan tinggi dinilai penting dalam memperkuat kajian dan pendekatan pengelolaan tanah berdasarkan kondisi serta kebutuhan masing-masing wilayah.
“Dengan kolaborasi kami ingin memastikan tanah tidak menjadi sekadar aset tersimpan, namun sebagai ruang yang memberikan manfaat dan membuka peluang bagi masyarakat,” kata Hakiki.
Ia juga menekankan bahwa kebijakan pengelolaan tanah perlu memperhatikan perbedaan karakteristik antardaerah. Kondisi geografis, kebutuhan sosial, serta potensi ekonomi dan lingkungan menjadi sejumlah aspek yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan arah pemanfaatannya.
“Apa yang menjadi kebutuhan masyarakat di daerah harus menjadi bagian dari pertimbangan dalam pengelolaan tanah,” ujarnya.
Kerja sama dengan UB diharapkan dapat memperkuat landasan kajian dalam penyusunan kebijakan pengelolaan tanah.
Melalui dukungan akademik, pemanfaatan tanah diharapkan dapat berlangsung secara lebih terarah, adil, dan memberikan nilai manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
Dari pihak universitas, Wakil Rektor IV Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Internasionalisasi UB, Prof. Andi Kurniawan, menyampaikan bahwa kontribusi kampus akan difokuskan pada kegiatan penelitian serta pelibatan mahasiswa melalui program magang.
Menurut Andi, kedua bentuk kegiatan tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan program Badan Bank Tanah melalui pendekatan ilmiah dan keterlibatan sumber daya akademik.
Meski demikian, jadwal pelaksanaan magang belum ditetapkan karena pihak universitas masih memerlukan penjelasan lebih terperinci mengenai bentuk dan ruang lingkup kegiatan.
“Itu kesepakatannya, perihal magang secara pasti jadwalnya belum ada karena kami baru tahu mengenai detail kegiatannya apa saja. Tetapi diharapkan paling tidak pada tahun akademik yang akan datang terlaksana,” katanya.
Mahasiswa yang nantinya dilibatkan direncanakan berasal dari program studi yang memiliki keterkaitan dengan tugas dan fungsi Badan Bank Tanah.
Bidang administrasi publik, ilmu pemerintahan, dan hukum menjadi beberapa disiplin ilmu yang relevan dengan rencana tersebut.
Andi menambahkan, peran UB dalam kolaborasi ini terutama berkaitan dengan dukungan terhadap penyusunan kebijakan pemanfaatan tanah.
Kajian akademik diharapkan dapat membantu proses pengambilan keputusan, baik terkait aset tanah negara maupun tanah yang berhubungan dengan aktivitas dunia usaha.
“Karena kebanyakan kontribusi yang diharapkan dari UB adalah bagaimana mendukung pengambilan kebijakan lebih tepat, terutama untuk memanfaatkan aset tanah, baik negara maupun yang masuk ke dunia usaha,” tuturnya.
Kolaborasi Badan Bank Tanah dan UB tersebut membuka ruang keterlibatan perguruan tinggi dalam mendukung kebijakan pertanahan melalui riset dan pengembangan kompetensi mahasiswa.
Pelaksanaan program ini selanjutnya diharapkan dapat memperkuat keterkaitan antara pengelolaan tanah, kebutuhan pembangunan daerah, dan manfaat yang dirasakan masyarakat. (Red)
