Bareskrim Bongkar Dugaan Beras Fortifikasi Tak Sesuai Label, Sita Ribuan Kemasan dan Mesin Produksi Rp1 Miliar

Published:

KABARMBOIS.ID, JAKARTA – Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri bersama Satuan Tugas (Satgas) Pangan mengungkap dugaan pelanggaran perlindungan konsumen dalam produksi dan perdagangan beras fortifikasi yang kandungan gizinya diduga tidak sesuai dengan informasi pada label kemasan.

Dalam pengungkapan tersebut, penyidik menyita 1.194 kemasan beras dengan berat mencapai 6.405 kilogram senilai sekitar Rp155,29 juta. Polisi juga mengamankan satu lini mesin produksi beras senilai kurang lebih Rp1 miliar sebagai barang bukti.

Kabag Penum Divhumas Polri, Kombes Pol Erdi Adrimurlan Chaniago, menegaskan bahwa penanganan perkara tersebut merupakan bagian dari upaya Polri melindungi masyarakat dari peredaran produk pangan yang berpotensi merugikan konsumen.

“Penanganan perkara ini merupakan bentuk komitmen Polisi dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat, khususnya konsumen pangan. Kami terus memperkuat kolaborasi dan sinergi dengan kementerian serta lembaga terkait untuk memastikan setiap dugaan pelanggaran yang merugikan masyarakat dapat ditangani sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” ujar Erdi dalam konferensi pers di Lobby Gedung Awaloedin Djamin, Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu (21/10/2026).

Berawal dari Temuan Ketidaksesuaian Kandungan Gizi

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Brigjen Pol Suhasto, menjelaskan bahwa penyelidikan bermula dari surat Menteri Pertanian/Kepala Badan Pangan Nasional kepada Kapolri tertanggal 15 September 2026 terkait permasalahan beras fortifikasi.

Menindaklanjuti surat tersebut, Bareskrim bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas) melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah produk beras yang diperkaya vitamin untuk memastikan kesesuaian kandungan gizinya dengan informasi pada kemasan.

Hasil pengambilan sampel oleh Petugas Pengambil Contoh (PPC) Bapanas yang telah tersertifikasi, disertai pengujian laboratorium, menunjukkan adanya ketidaksesuaian mutu dan kandungan gizi pada lima merek beras.

Kelima merek tersebut meliputi Idola Hijau Fortifikasi, Idola Merah Fortifikasi, Raja Lele, Cantik Manis, dan Wijaya Kusuma.

“Atas temuan tersebut, Bapanas RI melaporkan kepada Bareskrim Polri untuk ditindaklanjuti melalui proses penegakan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” jelas Suhasto.

Polisi Periksa 12 Saksi, Perkara Naik ke Penyidikan

Dalam proses pengusutan, penyidik telah memeriksa 12 saksi, termasuk perwakilan Bapanas sebagai pelapor, Direktur PT DTA, Kepala Produksi PT DTA, serta meminta keterangan ahli laboratorium dan ahli perlindungan konsumen.

Berdasarkan pemeriksaan saksi, keterangan ahli, dan hasil uji laboratorium, penyidik menyatakan telah memperoleh sedikitnya dua alat bukti. Melalui gelar perkara, penanganan kasus kemudian ditingkatkan dari tahap penyelidikan menjadi penyidikan.

Barang bukti yang diamankan mencakup 388 kemasan beras Idola Merah ukuran 5 kilogram, 190 kemasan Idola Hijau ukuran 5 kilogram, 148 kemasan Cantik Manis ukuran 5 kilogram, 380 kemasan Dewa Tunggal Rojo Lele ukuran 5 kilogram, serta 87 kemasan Wijaya Kusuma ukuran 10 kilogram.

Selain produk beras, polisi menyita satu lini rangkaian mesin rice milling unit yang digunakan dalam proses produksi beras fortifikasi.

Suhasto mengungkapkan bahwa lokasi produksi yang menjadi tempat kejadian perkara berada di kawasan Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur.

Proses produksinya dilakukan dengan menambahkan kernel sebagai sumber vitamin ke dalam beras. Tahapan pengolahan meliputi penggilingan, pembersihan, pengayakan, pemisahan batu menggunakan mesin destoner, pencampuran (blending), penimbangan, hingga penyegelan kemasan.

Produksi Capai 2.500 Ton, Nilai Ekonomis Hampir Rp70 Miliar

Dari hasil penyelidikan, perusahaan tersebut diketahui memproduksi sekitar 2,5 juta kilogram atau 2.500 ton beras fortifikasi selama periode April hingga Agustus 2026.

Dengan kisaran harga jual Rp18.100 hingga Rp27.998 per kilogram, penyidik memperkirakan nilai ekonomis produksi mencapai Rp69,995 miliar.

Meski demikian, penyidik masih mendalami dugaan pelanggaran serta melengkapi alat bukti untuk memastikan pertanggungjawaban hukum pihak-pihak terkait.

“Polisi berkomitmen melindungi konsumen melalui penindakan terhadap dugaan tindak pidana yang merugikan masyarakat, termasuk pelanggaran di bidang produksi dan perdagangan pangan yang berpotensi menyesatkan konsumen terkait mutu dan kandungan gizi produk. Penanganan perkara ini akan terus kami dalami dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah,” tegas Suhasto.

Terancam Lima Tahun Penjara dan Denda Rp2 Miliar

Dalam perkara ini, penyidik menerapkan sangkaan Pasal 62 ayat (1) juncto Pasal 8 ayat (1) huruf a, d, e, dan f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Ketentuan tersebut mengatur ancaman pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau denda maksimal Rp2 miliar bagi pelaku usaha yang terbukti melakukan pelanggaran.

Penanganan kasus dilakukan melalui koordinasi Bareskrim Polri, Bapanas, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Pertanian untuk memperkuat pengawasan terhadap produksi serta peredaran pangan.

Bareskrim bersama Satgas Pangan memastikan proses penyidikan terus berjalan guna mengungkap dugaan pelanggaran secara menyeluruh sekaligus menjamin perlindungan hak konsumen atas informasi mutu dan kandungan gizi produk pangan yang diperdagangkan. (Red)

Related articles

Recent articles