KABARMBOIS.ID, MALANG KOTA — Program Angkutan Pelajar Gratis Kota Malang belum berjalan dengan kapasitas penuh pada hari pertama pengoperasian.
Dari kebutuhan 96 armada untuk melayani 15 rute, baru 66 angkot yang dinyatakan memenuhi persyaratan dan bisa beroperasi, sementara 30 armada lainnya masih terkendala administrasi, mulai dari SIM pengemudi, uji KIR hingga kelengkapan STNK.
Kondisi tersebut terungkap setelah Pemerintah Kota Malang melakukan pengecekan armada yang digunakan dalam program Angkutan Pelajar Gratis, sehari setelah program resmi diluncurkan di Balai Kota Malang. (Selasa, 1/9/2026),
Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang Widjaja Saleh Putra menjelaskan, keterbatasan armada karena proses verifikasi mensyaratkan mulai kelengkapan administrasi hingga kelayakan kendaraan angkot sebelum dioperasikan.
“Dari kebutuhan 96 armada, sementara baru 66 angkot yang beroperasi. Kekurangannya karena persyaratan, terutama SIM dan kelengkapan kendaraan,” ujar Widjaja.
Selain persoalan administrasi pengemudi, beberapa kendaraan masih harus menyelesaikan uji KIR dan kelengkapan STNK. Pemkot Malang bersama pihak koperasi akan segera melakukan pemenuhan pada kekurangan persyaratan armada tersebut.
Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menegaskan, pengoperasian angkot pelajar tetap harus mengutamakan standar keselamatan, kelayakan kendaraan dan kualitas pelayanan. Setiap armada maupun pengemudi harus terverifikasi untuk bisa memberikan layanan.
“Pemilihan armada angkutan pelajar dilakukan melalui proses dan persyaratan yang harus dipenuhi, baik administrasi maupun kelayakan fisik kendaraan,” kata Wahyu.
Program tersebut melayani 15 rute dengan jadwal penjemputan pelajar mulai sekitar pukul 05.45 WIB.
Dalam satu perjalanan, Setiap armada maksimal mengangkut delapan pelajar. Selain pengemudi wajib menjaga penampilan dan yang diutamakan adalah cara memberikan pelayanan yang tertib, dan tidak merokok selama mengantar pelajar.
Pemerintah Kota Malang tidak hanya mengejar pemenuhan jumlah armada, tetapi juga akan mengevaluasi pelaksanaan program setelah berjalan.
Evaluasi untuk memastikan setiap rute memiliki jumlah armada sesuai kebutuhan dan pelayanan berjalan sebagaimana ketentuan.
Selain itu, armada dipantau dengan GPS, memastikan kendaraan tetap berada pada rute yang sudah ditentukan. Kinerja pengemudi juga akan dievaluasi berdasarkan pemantauan lapangan serta masukan dari masyarakat.
Ketua Koperasi AL Setia Kawan Tri Wahyudi mengatakan evaluasi akan dilakukan selama masa operasional awal untuk melihat kualitas pelayanan sekaligus menemukan kekurangan yang harus segera diperbaiki.
“Evaluasi dilakukan untuk melihat apakah pelayanan sudah berjalan baik. Jika ditemukan pelanggaran, akan diberikan teguran,” ujarnya.
Dari sisi pembiayaan, angkutan pelajar mendapatkan biaya operasional sebesar Rp6.000 per kilometer.
Dari nominal tersebut, sekitar Rp5.300 per kilometer menjadi bagian pengemudi, sedangkan sekitar Rp700 per kilometer dialokasikan untuk kebutuhan koperasi, antara lain operasional, perawatan armada dan sistem pendukung layanan.
Pemkot Malang menargetkan kekurangan armada dapat segera dipenuhi setelah pengemudi dan pemilik kendaraan menyelesaikan persyaratan yang ditentukan.
Dengan demikian, layanan diharapkan dapat berjalan lebih optimal sesuai kebutuhan 15 rute.
Program Angkutan Pelajar Gratis sendiri ditujukan untuk menyediakan transportasi yang aman, tertib dan terjangkau bagi pelajar sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan pribadi.
Namun, pada tahap awal pengoperasian, kesiapan armada masih belum maksimal karena 30 dari kebutuhan 96 unit belum dapat beroperasi.
