Berkas Dugaan Penggelapan Rp500 Juta Bos Koperasi GY Dikembalikan Jaksa, Pelapor Menanti Penahanan Tersangka

Published:

KABARMBOIS.ID, MALANG – Penanganan kasus dugaan penggelapan uang Rp 500 juta yang menyeret pengusaha sekaligus pemilik KSU Unggul Makmur, GY alias Gunadi, kembali menjadi sorotan. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Malang mengembalikan berkas perkara kepada penyidik Satreskrim Polresta Malang Kota karena dinilai belum lengkap atau berstatus P-19.

Pengembalian berkas tersebut diketahui melalui Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) keenam tertanggal 5 Oktober 2026 yang diterima pelapor, Insan Kamil. Berkas perkara itu dikembalikan kepada penyidik pada 9 Oktober 2026 untuk dilengkapi sesuai petunjuk jaksa.

Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kasipidum) Kejari Kota Malang Hasudungan Parlindungan Sidauruk membenarkan pengembalian berkas tersebut. Ia menjelaskan, masih terdapat kekurangan persyaratan materiil dan alat bukti yang harus dipenuhi penyidik.

“Berkasnya masih belum lengkap, ada alat bukti yang perlu ditambah sehingga kami kembalikan (P-19) sejak minggu lalu. Penyidik memiliki tenggat waktu 14 hari untuk melengkapi petunjuk jaksa,” ujarnya saat dikonfirmasi awak media, Selasa (13/10/2026).

Hasudungan menyebut, perkara tersebut disangkakan menggunakan ketentuan KUHP baru, yakni Pasal 492 dan Pasal 486 terkait penipuan dan penggelapan. Menurut dia, penahanan terhadap tersangka dimungkinkan setelah berkas dinyatakan lengkap dan perkara dilimpahkan ke kejaksaan pada tahap II.

“Apabila berkas sudah dinyatakan lengkap atau P-21 dan dilimpahkan ke kami (tahap II), jika tidak ada halangan atau uzur, kami dapat melakukan penahanan untuk kelancaran proses penyusunan dakwaan dan penuntutan,” tegasnya.

Pengembalian berkas itu mendapat tanggapan dari pihak pelapor. Kuasa hukum Insan Kamil, Subagyo, menilai proses penyidikan menyisakan sejumlah persoalan. Ia mengkritik kinerja penyidik yang dinilainya kurang profesional dan terkesan tidak maksimal dalam menangani perkara tersebut.

Subagyo mengungkapkan, sejak awal penyidikan, kliennya beberapa kali memberikan koreksi terhadap draf penyidikan yang disusun polisi. Salah satu persoalan yang disoroti adalah kesalahan dalam menguraikan tempat dan waktu kejadian perkara atau locus dan tempus delicti.

“Dikembalikan oleh JPU berarti masih ada yang salah atau kurang. Selama ini penyidik beberapa kali dikoreksi pelapor, contohnya kesalahan menguraikan tempat dan waktu kejadian. Sudah dikoreksi tetapi tetap saja salah. Kami curiga penyidikannya sengaja dibuat keliru,” ujarnya.

Ia juga mempertanyakan belum dilakukannya penahanan maupun penangkapan terhadap Gunadi, meskipun yang bersangkutan telah ditetapkan sebagai tersangka sejak 30 Juli 2026. Menurut Subagyo, tersangka juga sempat tidak menghadiri dua kali panggilan pemeriksaan.

“Sejak awal perkara ini dinaikkan ke penyidikan karena terus didesak klien kami setelah terlalu lama menggantung di tahap penyelidikan. Padahal ini perkara yang simpel. Setelah jadi tersangka pun tidak ditahan dan tidak ditangkap meski mangkir panggilan. Kami berharap JPU dapat bekerja profesional dan objektif menegakkan hukum,” tegasnya.

Kasus ini bermula dari transfer uang sebesar Rp 500 juta pada 9 Januari 2019 ke rekening atas nama Gunadi. Insan Kamil selaku pelapor menyebut, dana tersebut dikirimkan untuk pembayaran utang pihak ketiga bernama Supandi yang dijamin dengan aset tanah di Malang.

Namun, menurut pelapor, persoalan muncul karena dana tersebut diduga tidak diakui oleh pihak Gunadi sebagai pembayaran angsuran sesuai tujuan pengiriman. Uang itu juga disebut tidak kunjung dikembalikan.

Insan Kamil kemudian melayangkan somasi pemulihan dana pada 17 September 2024. Setelah tidak mendapat respons, ia melaporkan perkara tersebut ke Polda Jawa Timur pada 28 September 2024 melalui Laporan Polisi Nomor LP/B/575/IX/2024/SPKT/Polda Jawa Timur.

Penanganan perkara selanjutnya dilimpahkan ke Polresta Malang Kota pada 3 Oktober 2024. Dengan dikembalikannya berkas berstatus P-19, penyidik kini harus melengkapi kekurangan berdasarkan petunjuk JPU sebelum perkara dapat dinyatakan lengkap dan dilanjutkan ke tahap berikutnya. (red)

Related articles

Recent articles