Dekan FISIP UB Soroti Dugaan Penyadapan Presiden: Pengusutan Harus Profesional, Objektif, dan Transparan

Published:

KABARMBOIS.ID, MALANG – Dugaan penyadapan terhadap Presiden di lingkungan lembaga negara perlu mendapat penanganan serius melalui mekanisme hukum yang objektif dan transparan.

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya (FISIP UB), Ahmad Imron Rozuli, mengingatkan agar dugaan penyalahgunaan kewenangan tidak memicu konflik kepentingan. (Sabtu, 07/11/2026)

Ahmad Imron menilai lembaga negara dan aparat penegak hukum seharusnya menjalankan fungsi serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan, seharusnya menjaga stabilitas negara.

“Struktur lembaga negara semestinya menjadi bagian yang mendukung dan mengamankan pemerintahan. Jangan sampai justru memunculkan kecurigaan akibat tindakan yang tidak sesuai dengan fungsi dan kewenangannya,” ujar Ahmad Imron.

Ia menjelaskan, pengumpulan informasi melalui penyadapan dapat menimbulkan persoalan serius apabila seseorang atau kelompok menggunakannya untuk kepentingan di luar ketentuan hukum.

Terlebih, pihak tertentu berpotensi memanfaatkan informasi tersebut untuk menekan, merugikan, atau mengkriminalisasi pihak lain.

Meski demikian, Ahmad Imron mengingatkan masyarakat agar tidak langsung menggeneralisasi dugaan tindakan oknum sebagai kesalahan institusi Polri secara keseluruhan.

Menurutnya, penegak hukum harus memeriksa setiap dugaan pelanggaran berdasarkan bukti dan memproses pihak yang terbukti terlibat sesuai ketentuan hukum.

Ia juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap informasi yang berkaitan dengan kerahasiaan negara dan aktivitas pimpinan pemerintahan.

Menurutnya, pihak yang memperoleh informasi melalui penyadapan harus memiliki dasar hukum dan tujuan yang jelas sebelum menggunakan atau menyebarluaskan informasi tersebut.

Belum Cukup Bukti untuk Menyimpulkan Makar
Mengenai kemungkinan dugaan penyadapan tersebut berkaitan dengan upaya makar atau penggulingan pemerintahan, Ahmad Imron meminta semua pihak tidak terburu-buru menarik kesimpulan.

Ia menilai aparat penegak hukum perlu mengungkap tujuan pengumpulan informasi, pihak yang terlibat, serta penggunaan informasi tersebut.

“Kesimpulan mengenai dugaan makar belum bisa kita tarik sekarang. Bukti-bukti harus melalui proses hukum dan menjadi bahan pertimbangan dalam persidangan. Dari sana akan terlihat untuk kepentingan apa informasi tersebut digunakan,” jelasnya.

Ia menambahkan, penyidik perlu menelusuri setiap rangkaian peristiwa apabila menemukan indikasi perencanaan tindakan yang mengarah pada makar.

Namun, aparat harus mendasarkan seluruh proses pemeriksaan pada fakta dan alat bukti, bukan asumsi maupun spekulasi.

Penyadapan Harus Memiliki Dasar Hukum
Ahmad Imron menjelaskan bahwa penyadapan tidak selalu melanggar hukum. Dalam kondisi tertentu, aparat dapat menggunakan metode tersebut untuk mendukung kepentingan penegakan hukum sepanjang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dan batas kewenangan yang berlaku.

Sebaliknya, tindakan pengumpulan informasi tanpa dasar hukum yang jelas berpotensi membuka ruang penyalahgunaan kekuasaan.

Risiko tersebut semakin besar apabila pihak tertentu memanfaatkan informasi untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau tujuan menekan pihak lain.

“Jika penyadapan dilakukan sesuai ketentuan hukum, untuk kasus dan kepentingan tertentu, tentu ada dasar yang dapat dipertanggungjawabkan. Namun, jika informasi dihimpun tanpa batas kewenangan yang jelas untuk kepentingan tertentu, hal itu justru berbahaya,” ungkapnya.

Atas persoalan tersebut, Ahmad Imron mendorong aparat penegak hukum mengusut dugaan penyadapan secara profesional, objektif, dan transparan.

Menurutnya, langkah tersebut penting untuk memastikan hukum berjalan tanpa intervensi kepentingan tertentu sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga negara.

Dengan demikian, setiap dugaan pelanggaran dapat memperoleh kepastian hukum tanpa membangun kesimpulan berdasarkan spekulasi. (Red)

Related articles

Recent articles