Eksekusi Lahan Simpang Balapan Malang Memanas, Kedua Pihak Saling Klaim Kepemilikan

Published:

KABARMBOIS.ID, MALANG – Pengadilan Negeri (PN) Malang melaksanakan eksekusi pengosongan lahan dan bangunan di Jalan Simpang Balapan Nomor 11, Klojen, Kota Malang, Kamis (29/10/2026). Proses pengosongan objek sengketa yang sebelumnya digunakan sebagai kedai kopi tersebut sempat diwarnai ketegangan antara pihak pemohon dan termohon eksekusi.

Panitera Muda Perdata PN Malang Slamet Ridwan menjelaskan, pelaksanaan eksekusi telah mengacu pada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau inkracht. Dasarnya adalah Putusan PN Malang Nomor 222/Pdt.G/2022/PN.Mlg juncto Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 366/Pdt/2023/PT.Sby juncto Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1696 K/Pdt/2024.

“Dasar pelaksanaan ini adalah putusan, bukan risalah lelang. Sehingga perkara-perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap dan melewati tahapan mulai dari aanmaning (teguran, red) sampai tahapan-tahapan lainnya, maka pelaksanaan sita eksekusi bisa dilangsungkan,” jelasnya saat di lokasi.

Terkait pengajuan peninjauan kembali (PK) dan perlawanan dari pihak termohon, Slamet merujuk Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa permohonan PK tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan.

Sementara mengenai perbedaan luas lahan yang dipersoalkan, Slamet menyebut pelaksanaan eksekusi berpedoman pada amar putusan yang menetapkan objek sengketa seluas sekitar 800 meter persegi.

Di sisi pemohon, IM (65), warga Jambangan, Kota Surabaya, melalui kuasa hukumnya dari MSA Law Firm, Brian Yuristio, mengaku bersyukur proses hukum yang berjalan sejak 2022 akhirnya berujung pada pelaksanaan eksekusi. Menurutnya, putusan kasasi telah menetapkan kliennya sebagai pemilik sah objek sengketa.

“Kami dari MS Alhaidary (MSA) Law Firm berhasil menuntaskan perjalanan kasus kami, memberikan apa yang menjadi hak dari klien kami objek di Jalan Simpang Balapan Nomor 11 ini. Klien kami dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas objek sengketa berdasarkan putusan kasasi,” ungkap Brian didampingi rekannya MSA Law Firm, Asadian Iriantika Wijanarko dan Ferdyan Tactona Grandis.

Brian menjelaskan, kliennya memperoleh hak atas lahan tersebut melalui akta pengoperan hak, penguasaan, dan pengelolaan dari pemilik sebelumnya, Sri Ahadiningsih. Ia menyebut Sri memperoleh hak dari Perusahaan Nasional PT Kantor Tata Usaha Versluis.

Menurut Brian, pihaknya telah membuktikan dasar penguasaan dan pengoperan hak tersebut selama proses persidangan perkara perbuatan melawan hukum dari tingkat pertama hingga kasasi. Berdasarkan putusan itu, pihaknya kemudian mengajukan permohonan eksekusi terhadap Tjandra Gunawan selaku pihak yang sebelumnya menguasai objek sengketa.

Brian juga menyebut nilai transaksi lahan tersebut mencapai Rp 6 miliar, dengan pembayaran yang telah dilakukan sebesar Rp 4 miliar. Sisa pembayaran, menurutnya, direncanakan dilakukan setelah penyerahan sertifikat hak milik (SHM).

“Semua bukti penguasaan, pengoperan hak dan sebagainya, berhasil kami buktikan dalam persidangan, dan secara hukum telah diputuskan bahwa objek sengketa ini milik klien kami. Kemudian atas dasar putusan tersebut, kami mengajukan permohonan eksekusi, dengan termohon Tjandra Gunawan, selaku pihak yang menguasai sebelumnya,” lanjutnya.

Namun, pihak termohon menolak pelaksanaan eksekusi tersebut. Kuasa hukum Tjandra Gunawan, Andi Purwanto, mempersoalkan perbedaan luas lahan dalam amar putusan dengan sertifikat yang dipegang kliennya.

“Luas di amar putusan eksekusi yang dilakukan itu 800 meter persegi, sedangkan sertifikat asli yang kami bawa tertulis luasannya 975 meter persegi. Ini yang harus saya garis bawahi, kenapa eksekusi tetap dilaksanakan tidak sesuai dengan fakta di lapangan,” protes Andi.

Andi juga mempersoalkan legalitas kepemilikan lahan. Ia menyatakan kliennya memperoleh tanah tersebut melalui proses hukum yang menurutnya sah sejak 2012.

Ia memaparkan, riwayat tanah bermula dari tanah negara yang dialihkelolakan kepada perseorangan pada 1978. Melalui ahli waris, kemudian diberikan kuasa menjual kepada pihak lain sebelum akhirnya dibeli Tjandra Gunawan menggunakan fasilitas kredit pemilikan rumah (KPR) dari Bank BCA. Kredit tersebut, menurut Andi, telah lunas pada 2017.

Pihak termohon mengaku telah mengajukan PK dan menyurati Ketua PN Malang untuk meminta penundaan eksekusi. Andi menyayangkan eksekusi tetap dilaksanakan meski pihaknya masih memperjuangkan keberatan atas objek tersebut.

“Kami sebagai termohon menyayangkan tidak adanya satu pun amar putusan dari tingkat pertama hingga kasasi sebelumnya, yang membatalkan sertifikat atas nama Tjandra Gunawan, karena ini sah dan legal secara negara,” tandasnya.

Pelaksanaan eksekusi tersebut memperlihatkan masih adanya perbedaan klaim antara kedua pihak, terutama terkait dasar kepemilikan dan luas objek sengketa. Sementara itu, PN Malang menyatakan eksekusi dilaksanakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. (red)

Related articles

Recent articles