KABARMBOIS.ID, JAKARTA — Kabar mengejutkan datang dari institusi Kepolisian Republik Indonesia. Mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Mabes Polri terkait dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
Saat konferensi pers di Mabes Polri, Kabareskrim Polri Komjen Pol. Asep Safrudin menetapan, Selain Listyo Sigit, penyidik menetapkan dua perwira tinggi Polri lainnya sebagai tersangka, yakni Irjen Pol. Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Pol. Eko Hadi Santoso. Selasa (3/11/2026) malam.
Ketiga tersangka masing-masing berinisial LSP, ASN, dan EH. Perkara ini berkaitan dengan dugaan penyadapan tanpa prosedur resmi (illegal tapping), penghapusan data elektronik, serta akses ilegal terhadap sistem elektronik.
Dalam keterangannya, Komjen Pol. Asep Safrudin menjelaskan, dugaan penyadapan berlangsung sepanjang periode 2025 hingga 2026. Sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi dan tanpa didasari kepentingan penyelidikan maupun penyidikan sesuai ketentuan hukum.
Nomor-nomor yang diduga menjadi sasaran penyadapan tidak hanya milik Presiden Prabowo Subianto, tetapi juga sejumlah pejabat negara, tokoh politik, insan media, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga kalangan pengusaha.
“Para tersangka diduga telah melakukan penyadapan tanpa prosedural atau illegal tapping terhadap nomor telepon Presiden Republik Indonesia, pejabat negara, tokoh-tokoh politik, media, tokoh ormas, LSM, dan para pengusaha,” jelas Asep dalam konferensi pers tersebut.

Dugaan Penghapusan Data dan Hasil Penyidikan
Lebih lanjut, Kabareskrim mengungkapkan bahwa pada sekitar Oktober 2026, diduga terdapat perintah penghapusan berkas hasil penyadapan yang tersimpan dalam komputer sistem LIMS.
Peristiwa tersebut kemudian dilaporkan kepada kepolisian pada 30 Oktober 2026 untuk ditindaklanjuti melalui proses hukum.
Menindaklanjuti laporan tersebut, Bareskrim Polri melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan guna mengungkap dugaan tindak pidana sekaligus menelusuri pihak-pihak yang terlibat.
Dalam proses penyidikan, penyidik telah memeriksa 10 orang saksi dan tiga orang saksi ahli.
Selain itu, sejumlah barang bukti turut diamankan, meliputi 11 unit telepon genggam, satu unit iPad, serta empat buah flashdisk.
Asep menegaskan bahwa penetapan tiga tersangka dilakukan berdasarkan hasil penyidikan dengan pendekatan scientific crime investigation serta mekanisme penanganan perkara yang berlaku.
“Berdasarkan hasil penyelidikan secara scientific crime investigation dan proses manajemen penanganan perkara, penyidik telah menetapkan terhadap tiga orang tersangka dengan inisial LSP, ASN, dan EH,” ungkapnya.

Dijerat Sejumlah Ketentuan Pidana
Atas dugaan perbuatannya, ketiga tersangka dijerat dengan sejumlah ketentuan pidana, di antaranya Pasal 258 dan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta Pasal 32 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Penanganan perkara ini menjadi perhatian luas karena menyangkut dugaan penyalahgunaan sistem penyadapan milik institusi kepolisian yang diduga menyasar kepala negara serta sejumlah elemen masyarakat.
Mabes Polri menegaskan bahwa proses hukum akan terus berjalan secara profesional, proporsional, transparan, dan akuntabel.
Penyidikan diharapkan mampu mengungkap secara menyeluruh kronologi kejadian, motif, serta peran masing-masing pihak dalam perkara tersebut.
Kasus ini sekaligus menjadi ujian penting bagi komitmen penegakan hukum dan pengawasan internal institusi kepolisian, khususnya dalam memastikan penggunaan kewenangan serta teknologi penyadapan tetap berada dalam koridor hukum dan perlindungan hak masyarakat. (Red)


