KABARMBOIS.ID, MALANG – Rencana pelaksanaan Tabligh Akbar dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW sekaligus Haul ke-59 KH Abid Bin Fathul Adhim di Masjid As Salafiyyah, Kelurahan Buring, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, mendapat penolakan dari sebagian warga.
Bahkan, kedua pihak dari penyelenggara dan warga yang menolak sudah didudukkan bersama di Kantor Kecamatan Kedungkandang, Sabtu (29/8/2026) siang, namun belum menemui hasil.
Penolakan tersebut terutama berkaitan dengan rencana kehadiran Al Habib Muhammad Rizieq bin Hussein Shihab sebagai salah satu undangan dalam kegiatan yang dijadwalkan berlangsung Senin (31/8/2026) malam, setelah salat Isya.
Perwakilan Aliansi Masyarakat Cinta Damai menyampaikan, pihaknya tidak mempersoalkan kegiatan keagamaan seperti pengajian, selawatan, maupun peringatan Maulid Nabi. Namun, mereka meminta agar sosok yang disebut berinisial HRS tidak hadir dalam kegiatan tersebut.
“Untuk acara pengajian, acara shalawatan, bebas bagi kami. Cuma ada satu permintaan dari kami, yaitu tidak menghendaki adanya seorang figur HRS (Habib Rizieq Shihab, red),” ujar Jubir Aliansi Masyarakat Cinta Damai, Mohammad Farhan usai proses musyawarah.
Menurutnya, kekhawatiran tersebut muncul karena adanya rekam jejak digital ceramah yang dinilai berpotensi memicu kontroversi dan gesekan di tengah masyarakat.
“Masyarakat Kota Malang ini Berbhinneka, majemuk sekali. Di satu sisi sangat menghargai kemajemukan, kerukunan, dan suasana kondusif. Hal itu, yang ingin kami pertahankan,” katanya.
Warga juga menilai komunikasi dengan tokoh masyarakat dan pemangku wilayah setempat perlu dilakukan sejak awal. Berdasarkan keterangan yang mereka terima dari RT dan RW, belum ada komunikasi sebelumnya terkait rencana kegiatan tersebut.
Ia menegaskan bahwa penolakan yang disampaikan bukan terhadap kegiatan keagamaan, melainkan terhadap kehadiran figur yang mereka nilai kontroversial.
Mereka juga menyerahkan langkah pengamanan maupun keputusan terkait pelaksanaan kegiatan kepada pihak yang memiliki kewenangan. Warga berharap persoalan tersebut dapat diselesaikan tanpa menimbulkan gesekan.
“Bagi kami, ini belum terlaksana saja sudah menimbulkan gesekan, kekhawatiran. Makanya lebih baik mencegah sebetulnya daripada mengobati,” tandasnya.
Meski demikian, panitia memastikan kegiatan tetap dilaksanakan. Panitia mengaku telah mengikuti rapat koordinasi bersama sejumlah instansi dan pihak terkait sebelum kembali melakukan koordinasi lanjutan.
Panitia Tabligh Akbar, Satriya Yudha Tirtana mengatakan, sejumlah pihak telah dilibatkan dalam koordinasi, di antaranya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), Forum Komunikasi Antar-Umat Beragama (FKAUB), serta Majelis Ulama Indonesia (MUI).
“Kemarin sudah ada rakor pertama di Polresta Malang Kota. Jadi, beberapa tamu yang terkait dengan urusan agama dan lainnya, MUI, dari beberapa pihak datang dan alhamdulillah sebenarnya sudah klir. Banyak masukan dari panitia untuk acara ini, dan hari ini rencananya kami lengkapi,” ujar Satriya.
Ia mengatakan, munculnya penolakan dari sebagian warga kemudian menjadi materi musyawarah kali ini. Kendati demikian, panitia memastikan tetap membuka komunikasi untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman, maupun dampak terhadap masyarakat sekitar.
“Kami tentu harapannya tidak sampai ada miskomunikasi, atau masyarakat yang terdampak acara itu. Hal yang paling jelas yakni tetap ada komunikasi,” katanya.
Satria menegaskan, hingga saat ini tidak ada keputusan penghentian kegiatan dari pihak terkait.
“Tidak ada penghentian untuk sampai hari ini, dengan instansi terkait juga tidak ada rencana penghentian,” tegasnya.
Adapun kegiatan yang akan digelar meliputi peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, peresmian bangunan baru Masjid As Salafiyyah, serta Haul ke-59 KH Abid Bin Fathul Adhim.
Sementara itu, dari kepolisian melalui Kasat Intelkam Polresta Malanv Kota Kompol Agus Sutanto menegaskan, bahwa surat yang disampaikan panitia terkait kegiatan tersebut merupakan pemberitahuan, bukan permohonan izin.
Polisi menyebut telah melakukan rapat koordinasi untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan, terutama agar kegiatan tidak berkembang menjadi gesekan atau konflik antarwarga.
“Itu sifatnya pemberitahuan, bukan izin. Dan mereka memang sudah mengirimkan surat itu, makanya kami dari kepolisian, sudah melakukan rakor, termasuk ditindaklanjuti dengan hari ini untuk rakor,” ujar perwakilan kepolisian.
Pihak kepolisian juga memastikan akan menyiapkan pengamanan apabila kegiatan tetap berlangsung. Jumlah personel nantinya disesuaikan dengan situasi dan perkiraan jumlah jemaah yang hadir.
“Apabila memang dilaksanakan kegiatan, tentunya apa pun kegiatannya jumlahnya kan banyak. Kami juga akan menghitung kekuatan, menyesuaikan dengan jumlah jemaah. Kemudian juga mungkin perkiraan yang akan datang itu tentunya juga harus kami sesuaikan. Tentunya akan tetap ada pengamanan yang dilaksanakan,” jelasnya.
Dengan adanya perbedaan pandangan tersebut, koordinasi antara panitia, kepolisian, unsur pemerintah, serta masyarakat sekitar menjadi perhatian utama menjelang pelaksanaan Tabligh Akbar di Masjid As Salafiyyah. (red)
