KABARMBOIS.ID, MALANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Malang mengerahkan sejumlah perangkat daerah untuk mempercepat pemulihan kondisi siswa SMPN 18 Kota Malang pascaterjadinya dugaan kekerasan fisik dan verbal di lingkungan sekolah.
Upaya recovery diawali melalui apel pagi yang dipimpin Sekda Kota Malang Dandung Djulharjanto, bersama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang Suwarjana serta sejumlah perwakilan perangkat daerah, Senin (28/9/2026).
Apel dikemas dengan suasana lebih ceria sebagai bagian dari upaya mengembalikan rasa aman dan kenyamanan siswa. Pemkot Malang untuk memastikan proses pembelajaran dapat kembali berjalan dengan baik.
Sekda Kota Malang Dandung Djulharjanto mengatakan, Pemkot Malang turun langsung untuk memastikan proses pemulihan tidak hanya menyentuh aspek penyelenggaraan pendidikan, tetapi juga kondisi psikologis siswa.
“Yang paling penting sekarang bagaimana menjaga kondisi psikologis anak-anak. Karena itu, apel kami kemas lebih ceria agar mereka kembali merasa aman dan nyaman di sekolah,” kata Dandung.
Menurut Dandung, sejumlah perangkat daerah akan dilibatkan sesuai kebutuhan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, serta Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos-P3AP2KB) disiapkan untuk mendukung proses recovery siswa.
Pendampingan psikologis juga menjadi perhatian utama. Dinsos dan Dinkes Kota Malang menyiagakan tenaga psikolog dilakukan secara fleksibel, baik di lingkungan sekolah, kantor Dinsos, maupun dengan mendatangi kediaman siswa secara langsung apabila diperlukan.
“Pendampingan kami sesuaikan dengan kebutuhan. Bisa dilakukan di sekolah, di kantor Dinsos, maupun secara door to door ke rumah siswa,” jelas Dandung.
Selain pemulihan siswa, Pemkot Malang juga melakukan penataan manajemen sekolah. Pemkot telah memperkenalkan Risna Widyawati, yang juga menjabat Kepala SMPN 1 Kota Malang, sebagai Pelaksana Harian (Plh) Kepala SMPN 18 Kota Malang.
Sementara proses pemberhentian resmi pejabat sebelumnya telah diajukan kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN). Dandung menegaskan, persoalan pidana sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum apabila terdapat laporan dari orang tua siswa.
“Laporan kepada kepolisian merupakan hak masyarakat. Untuk proses pidana, kami serahkan kepada aparat penegak hukum,” tegasnya.
Namun, dari sisi administrasi kepegawaian, Pemkot Malang memastikan proses pemeriksaan tetap berjalan. Apabila ditemukan pelanggaran berat yang terbukti secara hukum maupun etik, sanksi kepegawaian dapat diberikan sesuai ketentuan.
“Pencopotan jabatan sudah merupakan sanksi yang berat. Jika terbukti ada pelanggaran berat, sanksi terberat dapat berupa pemberhentian sebagai ASN,” ujar Dandung.
Di sisi lain, Kepala Disdikbud Kota Malang Suwarjana mengatakan, penunjukan Risna sebagai Plh Kepala SMPN 18 dilakukan dengan mempertimbangkan pengalaman dan kemampuan dalam menangani dinamika lingkungan sekolah.
“Bu Risna memiliki pengalaman dan kemampuan untuk menangani dinamika sekolah. Kami berharap kehadirannya dapat membantu menenteramkan kondisi di SMPN 18,” kata Suwarjana.
Suwarjana menambahkan, Disdikbud juga akan memperkuat pendampingan internal terhadap para guru. Jajaran pengawas sekolah akan turun memberikan pendampingan agar tenaga pendidik dapat kembali menjalankan proses belajar-mengajar secara kondusif.
Pemkot Malang juga menyiapkan langkah pencegahan agar kejadian serupa tidak kembali terjadi. Salah satunya melalui pembekalan atau retreat serta kegiatan menyapa sekolah secara berkala untuk memperkuat peran guru sebagai pendidik, pembimbing, sekaligus pengayom siswa.
Langkah lintas perangkat daerah tersebut diharapkan mampu mempercepat pemulihan suasana pendidikan di SMPN 18 Malang.
Dengan pendampingan psikologis, penguatan guru, serta pengawasan berkelanjutan, lingkungan sekolah diharapkan kembali menjadi ruang yang aman, nyaman, dan mendukung tumbuh kembang siswa. (Red)
