Pewaris Bisnis Kopi PT Margosuko Hadapi Sengketa Saham Rp40 Miliar di PN Malang

Published:

KABARMBOIS.ID, MALANG – Perjalanan panjang bisnis keluarga pemilik PT Margosuko kembali menjadi sorotan setelah sengketa kepemilikan saham PT Yunawati Kaliduren bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Malang.

Perkara perdata tersebut menyangkut transaksi 180 lembar saham dengan nilai keseluruhan mencapai Rp40 miliar.

PT Yunawati Kaliduren disebut merupakan hasil migrasi dari PT Margosuko, perusahaan yang memiliki sejarah lebih dari satu abad di sektor kopi dan perkebunan.

Dalam perkara ini, PT Dian Argapuraperkasa menjadi pihak Penggugat yang mempersoalkan belum terlaksananya pengalihan hak atas saham serta kewajiban terkait perpanjangan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU).

Proses persidangan kini memasuki tahap mediasi. Pertemuan pertama antara pihak Penggugat dan para Tergugat berlangsung di PN Kelas IA Malang pada Selasa (6/10/2026).

Kuasa hukum Penggugat, Agung Irawan, SH, mengatakan belum ada hasil akhir dari pertemuan perdana tersebut. Tahapan berikutnya akan dilanjutkan dengan menghadirkan para prinsipal masing-masing pihak dalam proses mediasi.

“Selanjutnya para prinsipal akan kami hadirkan. Untuk mediasi pertama kemarin belum menghasilkan keputusan,” ujar Agung.

Dalam gugatan tersebut, terdapat enam pihak yang ditempatkan sebagai Tergugat. PT Yunawati Kaliduren menjadi Tergugat I, sedangkan Tergugat II, III dan IV merupakan ahli waris almarhum Rizal Kertosastro.

Rizal disebut pernah menduduki posisi direktur PT Yunawati Kaliduren sekaligus tercatat sebagai pemegang 165 saham. Sementara Tergugat V merupakan komisaris yang juga disebut memiliki 15 saham.

Adapun Tergugat VI merupakan Notaris dan PPAT yang disebut menerbitkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS PT Yunawati Kaliduren pada 2020.

Dari pihak Tergugat, kuasa hukum PT Yunawati Kaliduren, Nuryanto, SH, MH, menyoroti keberadaan dokumen kesepakatan yang dibuat para pihak sebagai bagian penting dalam perkara tersebut.

Menurut Nuryanto, rangkaian transaksi bermula dari kesepakatan yang dibuat pada 13 Oktober 2016.

Kesepakatan itu dituangkan dalam Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama Nomor 26/2016 dan selanjutnya di-waarmerking oleh Notaris pada 15 Oktober 2016.

“Dokumen tertanggal 13 Oktober 2016 menjadi dasar sekaligus bukti kesepakatan para pihak mengenai transaksi saham yang kini menjadi pokok perkara,” kata Nuryanto.

Ia menjelaskan, proses waarmerking berkaitan dengan pencatatan keberadaan serta tanggal suatu dokumen oleh notaris.

Dalam perkara ini, dokumen tersebut menjadi salah satu bagian dari rangkaian hubungan hukum yang dipersoalkan kedua pihak.

Nilai transaksi yang disengketakan mencapai Rp40 miliar untuk 180 saham. Kesepakatan tersebut juga dikaitkan dengan aset berupa tanah dan perkebunan yang berada dalam HGU Nomor 2, Nomor 4 dan Nomor 6 di Desa Josorati serta Desa Kaliglaga, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember.

Mengenai pembayaran, Nuryanto menyebut berdasarkan uraian pihak Penggugat, pembayaran telah dilakukan secara bertahap dengan jumlah lebih dari Rp26 miliar.

Adapun sisa nilai transaksi sebesar Rp13.229.588.468 disebut akan dibayarkan setelah persoalan perpanjangan HGU diselesaikan.

Kondisi tersebut kemudian menjadi salah satu titik persoalan dalam perkara. Pihak Penggugat mendalilkan kewajiban perpanjangan HGU belum diselesaikan sehingga proses pembayaran akhir dan pengalihan hak atas saham belum dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Selain persoalan HGU, Penggugat juga disebut telah meminta digelarnya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Rapat tersebut diharapkan menjadi sarana untuk menyelesaikan proses penyerahan saham sekaligus pemberian kuasa kepada Direksi dan Komisaris.

Namun, menurut uraian dalam perkara, RUPSLB yang dimaksud belum terlaksana.

Persoalan kemudian berlanjut pada 24 Juli 2020 ketika Tergugat VI disebut menerbitkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS PT Yunawati Kaliduren Nomor 1.

Dalam dokumen tersebut, struktur pemegang saham lama disebut masih tercantum dan nama Penggugat belum tercatat sebagai pemilik 180 saham.

Nuryanto menilai kondisi tersebut menjadi bagian penting dalam posisi hukum pihak yang diwakilinya.

“Dalam dokumen RUPS yang kami lihat, belum ada bukti Penggugat tercatat sebagai pemegang 180 saham. Karena itu, menurut kami, dalil tersebut belum terbukti,” ujarnya.

Sementara itu, melalui petitum gugatannya, Penggugat meminta majelis hakim menyatakan transaksi jual beli 180 saham PT Yunawati Kaliduren sah secara hukum. Penggugat juga meminta pengakuan terhadap pembayaran awal yang disebut telah mencapai Rp26,67 miliar.

Sengketa tersebut tidak terlepas dari sejarah panjang perusahaan yang menjadi bagian dari keluarga Kertosastro. PT Margosuko dikenal sebagai perusahaan yang bergerak dalam produksi dan pengolahan kopi di Dampit, Kabupaten Malang, dan disebut telah berdiri sejak 1922.

Bisnis keluarga tersebut kemudian berkembang lintas generasi. Salah satu tokoh yang disebut berperan dalam perjalanan perusahaan adalah Dharyono Kertosastro atau Pak Dhar, putra kedelapan Abdul Karim Kertosastro.

Dharyono tercatat menjadi direktur pada 1962. Di bawah kepemimpinannya, PT Margosuko disebut memasuki periode perkembangan penting, termasuk melalui kegiatan ekspor kopi robusta tercuci atau West Indiesche Bereiding.

Namanya juga dikaitkan dengan kiprah dalam organisasi dan industri kopi di tingkat nasional maupun internasional. Dharyono disebut pernah memimpin Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia (AEKI/AICE) pada periode 1979–1993 serta menjadi perwakilan Indonesia di International Coffee Organization (ICO).

Setelah melewati pergantian generasi dan berbagai dinamika perusahaan, entitas bisnis tersebut kemudian mengalami perubahan hingga dikenal sebagai PT Yunawati Kaliduren.

Kini, nama perusahaan yang memiliki sejarah panjang itu kembali muncul dalam perkara perdata mengenai transaksi saham, kewajiban perpanjangan HGU, serta pengalihan hak kepemilikan.

Perkara tersebut masih berada dalam proses hukum di PN Malang. Tahapan mediasi akan dilanjutkan dengan menghadirkan para prinsipal masing-masing pihak sebelum proses perkara menentukan tahapan selanjutnya sesuai mekanisme hukum acara perdata. (Red)

Related articles

Recent articles