Sengketa Pengelolaan Masjid Syuhada Karanglo Indah Masuki Sidang Perdana di PN Malang, Kubu Yayasan Tegaskan Status Tanah Wakaf

Published:

KABARMBOIS.ID, MALANG – Tempat ibadah yang semestinya menjadi pusat penebaran kebaikan di Perumahan Karanglo Indah, Kelurahan Balearjosari, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, justru berujung di meja hijau.

Sidang perdana gugatan sengketa kepengurusan dan pengelolaan Masjid Syuhada resmi bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Malang pada Selasa (17/11/2026).

Perkara perdata dengan nomor registrasi 357/Pdt.G/2026/PN Mlg ini diajukan oleh sepuluh orang perwakilan warga melalui Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dengan menunjuk tim advokat yang dipimpin oleh Dr. Soehartono Soemarto, S.H., M.Hum. Dalam gugatannya, para penggugat melayangkan gugatan Perbuatan Melanggar Hukum (PMH) terhadap jajaran pengurus takmir dari kubu yayasan.

Bermula dari Peralihan Kepengurusan dan Pendirian Yayasan

Wakil Ketua Takmir Masjid Syuhada, Gurit Dwi Prasetyo, menjelaskan bahwa polemik ini mulai memanas sejak tahun 2024 lalu menyusul wafatnya Ketua Takmir sebelumnya, almarhum H. Muchlis Ridwan. Saat itu, pengelolaan harian dimandatkan kepada Indro Triyono melalui surat tugas tertanggal 10 Juni 2024.

Kendati demikian, proses estafet kepemimpinan tersebut memicu perbedaan pandangan ketika pihak pengurus lingkungan menghendaki agar pemilihan takmir diatur oleh perangkat wilayah. Sebaliknya, jemaah yang telah merawat masjid sejak berdiri pada tahun 1986 berpendapat bahwa kepengurusan masjid harus ditentukan melalui musyawarah mufakat di internal jemaah aktif atau ahli masjid.

“Kami berpedoman kepada Al-Qur’an, kalau di muslim, perkara mengurus masjid melandaskan ketentuan Allah lewat Surah At-Taubah ayat 18 dan musyawarah mufakat. Ketika ada skema pemilihan baru dengan tiba-tiba ditarik ke lingkungan dan ada kandidat yang bukan ahli masjid, membuat kami tidak setuju. Jemaah ini berikhtiar mempertahankan hak masjid,” tegas Gurit, Selasa (17/11/1026).

Pihak yayasan sempat mengakomodir keinginan warga dengan menggelar musyawarah. Namun, dinamika berlanjut hingga terbentuk struktur baru yang dinilai mendepak pengurus lama. Kubu lingkungan bahkan sempat melibatkan unsur Kelurahan Balearjosari hingga Kecamatan Blimbing.

Langkah tersebut sempat dilaporkan ke Inspektorat Kota Malang hingga perangkat kelurahan dan kecamatan mendapat teguran keras karena dinilai melampaui kewenangan.

Berdasarkan Keputusan Pembina Yayasan tertanggal 23 Februari 2025, Fadjar Abdi kemudian ditetapkan sebagai Ketua Takmir Masjid Syuhada periode 2025–2030.

Sementara itu, Kuasa Hukum Tergugat dari Tim Advokasi Yayasan yang dipimpin Dr. Yayan Riyanto, S.H., M.H., memaparkan bahwa para penggugat dalam materi gugatannya mendalilkan bahwa Masjid Syuhada berdiri di atas lahan fasilitas umum (fasum) perumahan sejak 1982.

Mereka mempersoalkan pengelolaan lahan tersebut sebagai aset yayasan tanpa persetujuan warga, di mana di antara para penggugat terdapat perangkat RT/RW dari wilayah Kota Malang maupun Kabupaten Malang.

Menanggapi hal tersebut, Yayan menegaskan bahwa klaim bahwa masjid berdiri di atas fasum adalah tidak benar. Yayasan Syuhada Karanglo Indah telah mengantongi akta notaris tertanggal 1 Agustus 2024 yang memperoleh pengesahan Kementerian Hukum dan HAM dengan Nomor AHU-0012207.AH.01.04.Tahun 2024.

“Masjid itu berdiri di atas empat sertifikat tanah wakaf, dua di Kabupaten dan dua di Kota, bukan fasum pemberian pengembang yang disebut para penggugat,” tegas Yayan.

Ia menambahkan, Akta Ikrar Wakaf yang telah terbit dari empat SHM milik pribadi tersebut mempertegas legalitas hukum kepemilikan lahan.

Dalam perkara ini, pihak penggugat menarik tiga pengurus takmir sebagai tergugat utama, yakni Indro Triyono (Tergugat I), Mochammad Isbandi (Tergugat II), dan Fadjar Abdi (Tergugat III). Selain itu, gugatan turut menyeret Yayasan Syuhada Karanglo Indah, KUA Blimbing, Kemenag Kota Malang, Kelurahan Balearjosari, serta PD BKMM-DMI Kota Malang sebagai pihak turut tergugat.

Sayangkan Dampak Dualisme Terhadap Kenyamanan Jemaah

Pihak yayasan turut menyayangkan ketegangan yang sempat terjadi di lapangan akibat dualisme pengelolaan. Gurit menyebutkan bahwa pada tahun 2025 lalu, pihak penggugat sempat menguasai kotak amal selama dua kali pelaksanaan salat Jumat dan mengelolanya sendiri tanpa kejelasan.

Meski demikian, pihak pengurus memastikan bahwa Masjid Syuhada tetap terbuka secara luas untuk umum dan tidak terbatas hanya bagi warga Karanglo Indah saja.

“Akibat kondisi tidak harmonis ini ada ketidaknyamanan jemaah untuk beribadah. Padahal siapa pun bahkan tak terbatas hanya warga Karanglo Indah saja, bisa bebas mau salat. Pintu tempat salat tetap kami buka untuk umum,” tandasnya.

Agenda persidangan di PN Malang selanjutnya dijadwalkan akan kembali dilangsungkan pada pekan depan dengan agenda panggilan resmi para pihak. (red)

Related articles

Recent articles