KABARMBOIS.ID, MALANG – Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Malang turun langsung memantau kondisi harga dan ketersediaan kebutuhan masyarakat, Selasa (8/9/2026) pagi. Hasil pengecekan menunjukkan pasokan bahan pokok dan bahan bakar minyak (BBM) secara umum masih aman.
Meski demikian, ketersediaan beras premium menjadi salah satu persoalan yang mendapat perhatian khusus. TPID menilai kondisi tersebut perlu segera diantisipasi agar tidak berkembang menjadi kelangkaan maupun memicu kenaikan harga yang membebani masyarakat.
Sidak dimulai sekitar pukul 08.50 WIB dengan menyasar sejumlah lokasi. Rombongan mendatangi SPBU 54.651.73 di Jalan Ciliwung, distributor CV Podo Seneng, Pasar Blimbing, hingga Pasar Klojen.
Kegiatan tersebut melibatkan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Malang, perangkat daerah, Bank Indonesia, Perum BULOG, Pertamina, serta Polresta Malang Kota.
Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengatakan pengecekan lapangan tersebut merupakan tindak lanjut hasil Zoom Meeting Pengendalian Inflasi Daerah bersama Kementerian Dalam Negeri.
Menurutnya, pemantauan langsung diperlukan untuk mengetahui kondisi stok sekaligus perkembangan harga komoditas yang menjadi kebutuhan masyarakat.
“Keterbatasan pasokan diduga dipengaruhi belum masuknya musim panen serta kondisi kemarau yang berlangsung cukup panjang. Tingginya permintaan masyarakat terhadap jenis beras tertentu turut memperketat ketersediaan di pasaran,” ungkap Wahyu di hadapan awak media, Selasa (8/9/2026).
Permintaan Pertalite Meningkat
Selain komoditas pangan, TPID juga memantau ketersediaan BBM di SPBU Jalan Ciliwung. Dalam pengecekan tersebut, terlihat adanya peningkatan permintaan Pertalite.
Antrean kendaraan bahkan tampak memanjang hingga bahu jalan. Kondisi tersebut terjadi di tengah kenaikan harga Pertamax yang mendorong sebagian masyarakat beralih menggunakan Pertalite.
Meski terjadi peningkatan permintaan, informasi dari Pertamina menyebutkan persediaan BBM masih dalam kondisi aman. Distribusi juga berjalan normal sehingga belum ditemukan indikasi kelangkaan BBM.
Kapolresta Malang Kota Kombes Pol Danang Setiyo PS menegaskan kepolisian turut berperan dalam pengendalian inflasi, bukan hanya dari sisi keamanan, tetapi juga memastikan aktivitas distribusi kebutuhan masyarakat tetap berjalan tertib.
“Polresta Malang Kota siap mengawal pengendalian inflasi, kami turut memantau data faktual mengenai kondisi pasokan serta perkembangan harga kebutuhan masyarakat, mulai bahan pokok maupun BBM,” ujar Danang.
Menurutnya, peningkatan permintaan BBM tetap perlu mendapat perhatian dan pemantauan secara berkala. Langkah tersebut diperlukan untuk mencegah munculnya keresahan masyarakat sekaligus memastikan distribusi tidak mengalami gangguan.
Polisi Siap Tindak Penimbunan BBM
Danang mengatakan kondisi kebutuhan pokok dan BBM di Kota Malang secara umum masih relatif terkendali. Namun, pengawasan lintas sektor perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk mengantisipasi dampak perubahan pasokan maupun harga.
Polresta Malang Kota juga siap memberikan pengamanan di lokasi SPBU, termasuk melakukan pengaturan lalu lintas ketika antrean kendaraan meningkat.
“Kepolisian siap melakukan pengamanan dan pengaturan lalu lintas di lokasi SPBU, sekaligus berkoordinasi dengan pengelola maupun instansi terkait untuk memastikan pelayanan berjalan tertib. Apabila ditemukan indikasi penimbunan atau penyalahgunaan BBM, tentu akan kami tindak sesuai ketentuan hukum,” tegas Danang.
Pengawasan kepolisian juga diarahkan untuk memastikan proses distribusi BBM tidak terganggu serta mencegah adanya praktik yang berpotensi merugikan masyarakat.
Sementara itu, persoalan ketersediaan beras premium menjadi perhatian utama TPID. Kondisi pasokan tersebut akan terus dipantau agar tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih luas, terutama jika berlangsung bersamaan dengan tingginya permintaan masyarakat.
Melalui koordinasi antara pemerintah daerah, kepolisian, distributor, Pertamina, BULOG, dan pemangku kepentingan lainnya, pengendalian harga dan ketersediaan kebutuhan pokok di Kota Malang diharapkan dapat berjalan lebih efektif.
Langkah pemantauan secara rutin tersebut sekaligus menjadi upaya menjaga stabilitas ekonomi daerah serta memastikan kebutuhan masyarakat tetap tersedia dengan harga yang terjangkau. (red)
